Busyro Sentil Obral Jabatan Komisaris era Jokowi: Mereka Berjasa jadi Jongos Politik

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyinggung soal fenomena pemberian jabatan komisaris kepada orang-orang para dukungan kepada Presiden Joko Widodo, hanya karena dukungan pemenangan Pilpres 2019 dan 2014 lalu.

Singgungan terhadap posisi jabatan komisaris, itu disampaikan Busyro tatkala mengutip sebuah ayat yang menjelaskan jika saat ini banyak orang yang memilih jalur mudah untuk mendapatkan kenikmatan sesaat.

"Jalan yang enak itu jalan yang membikin kita menikmati kenikmatan sesaat, contoh konkret yaitu jabatan-jabatan yang terkait fasilitas kenegaraan, yang melanggar prinsip-prinsip the right man and the right job. Ya komisaris-komisaris dan sejenisnya itu," kata Busyro dalam diskusi daring Agenda Mendesak Penguatan KPK yang digelar Fisipol UMY, Sabtu (19/6).

Pasalnya, Mantan Wakil Ketua KPK itu berargumen jika banyak posisi jabatan komisaris-komisaris sekarang yang justru diberikan kepada orang tak memiliki kapasitas dan track record bidang tersebut.

Sehingga, sangat terasa pemberian jabatan komisaris tersebut hanya sebatas permainan demi dukungan untuk politik diselanjutnya, maupun sebagai balas jasa bagi yang sudah mendukung.

"Orang-orang yang tidak punya kapasitas, track record sehingga itu hanya mainan-mainan saja bagi mereka yang diharapkan akan mendukung pada 2024 yang akan datang. Dan bagi mereka yang kemarin sudah berjasa jadi jongos-jongos politik pada pemilu periode yang lalu," bebernya.

Abdee Slank Komisaris Telkom

Teranyar publik sempat diperdebatkan atas penempatan Abdi Negara atau yang biasa disapa dengan Abdee 'Slank' menjabat Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Slank diketahui sejak 2024 menjadi pendukung Presiden Jokowi.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo menilai, fenomena merekrut relawan dianggap sudah biasanya pada era kepemimpinan Jokowi sejak menjadi presiden pada 2014.

"Fenomena sudah ada sejak jadi Presiden 2014, ada banyak relawan pak Jokowi yang akhirnya jadi komisaris di beberapa BUMN dan ini dilanjutkan ketika pak Jokowi jadi Presiden di 2019," katanya kepada merdeka.com, Sabtu (29/5).

Walaupun demikian, dia menilai, praktik tersebut wajar dilakukan di beberapa negara. Tetapi, kata Kunto, dalam praktiknya pihak yang menunjuk harus memperhatikan kapabilitas dan kompetensi orang tersebut.

"Jadi misalnya mas Abdee Slank, apakah punya kapabilitas dan kompetensi yang juga membantu Telkom yang akhirnya akan jadi perusahaan yang besar di bidang telekomunikasi dan komunikasi, ini pertanyaan besarnya kalau cuma taruh orang tanpa kompetensi yang jelas itu justru berbahaya," bebernya.

Sebab, kata dia, pada dasarnya BUMN memiliki akuntabilitas yang seharusnya diperhatikan oleh Jokowi. Apakah, kata Kunto, mereka yang ditunjuk sebagai komisaris memiliki intelektual, kapabilitas, dan kompetensi.

"BUMN pun juga ada prinsip akuntabilitas ini harus diperhatikan pak Jokowi ataupun mereka yang siap ditunjuk pak Jokowi untuk posisi-posisi BUMN sebagai komisaris mereka harusnya mengaca secara intelektual, kapabilitas, kompetensi," ungkapnya.

"Apakah memang cocok hanya mengejar uangnya saja, atau kebutuhan reward finansial, itu harus jadi pertimbangan mendasar seorang dari relawan ditunjuk pada posisi tersebut," tambahnya.