IPK Turun, Tjahjo Kumolo sebut Bukan Karena Sistem Tapi Niat Korupsi Individu

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia tahun 2020 anjlok tiga poin dari posisi 40 menjadi 37.

Menanggapi hal tersebut, MenPAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan penurunan tersebut harus menjadi instropeksi pemerintah.

“Harus disikapi sebagai instrospeksi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Masalah korupsi ini sebenarnya dihadapkan pada masalah niat dan kesempatan. Korupsi terjadi karena niat dan kesempatan korupsi bertemu,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Sabtu (30/1/2021).

Tjahjo mengklaim, pihaknya sudah berupaya mengubah sistem yang korup melalui reformasi birokrasi.

“Melalui perbaikan tatakelola dan pelayanan publik, salah satu bukti perbaikan tatakelola adalah peneparan eGov. Menurut PBB kita tahun 2020 naik ke ranking 88 dari tahun 2019 di ranking 103, dari seluruh anggota PBB,” ucapnya.

“Kemudian pelayanan publik kita semakin baik dg inovasi manajemen pelayanan seperti OSS dan Mal Pelayanan Publik,” tambahnya.

Saat ini, masih banyaknya KKN menurutnya karena sikap individu-individu, bukan hanya sistem.

“Secara sistem kita terus sempurnakan, namun niat korupsi terus terjadi kkarena lebih kepada individu. Secara individu juga seringkali kita ingatkan mengenai area rawan korupsi. Untuk itu selalu saya tekankan pentingnya integritas bagi penyelenggara pemerintahan,” tegasnya.

Salah satu upaya KemenpanRB, lanjutnya, adalah menyeleksi ketat pejabat sebelum menduduki kursinya.

“Salah satu upaya yg kita lakukan adalah seleksi pejabat harus betul-betul menerapkan sistem merit , dan betul kita ditelusuri rekam jejaknya. Kemudian pengawasan, baik atasan langsung atau pengawasan funsional tidak boleh kendor,” tandasnya.