PKS Dapat Informasi Tenaga Medis Menolak Vaksinasi akan Diverifikasi TNI-Polri

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani mendapatkan informasi tenaga kesehatan yang menolak program vaksinasi Covid-19 akan diverifikasi Babinsa dan Bhabinkamtibmas Polri.

Hal itu ia sampaikan kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam rapat Komisi IX, Selasa (12/1).

"Ada yang menyampaikan pesan kepada saya, ini tolong ditanyakan bu suami saya nakes kemudian di situ jika anda menolak divaksinasi anda akan diverifikasi Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri," kata Netty.

"Bukan lagi sanksi denda tapi ada lagi diverifikasi Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri," tegasnya.

Netty menilai, cara-cara ini justru bisa membuat takut masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi pemerintah. Masyarakat pun yang menolak divaksin akan dikenakan sanksi kurungan hingga denda.

Politikus PKS ini menyayangkan pemerintah menakut-nakuti tenaga kesehatan yang justru sudah berjuang melawan Covid-19.

"Alih-alih mau mensukseskan immunity justru masyarakat takut. Nakes sudah mendedikasikan diri terhadap kemanusiaan terlibat luar biasa mengobarkan waktu tenaga bahkan mempertaruhkan nyawa tiba-tiba urusan ragu-ragu terhadap vaksin kemudian disebutkan akan diverifikasi Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri," tutur Netty.