Tokoh 212 Tak Masuk Kepengurusan, Komisi VIII Sebut MUI Bukan Organisasi Politik

Nama Din Syamsuddin dan tokoh 212 tak lagi masuk pengurus MUI periode 2020-2025. Sejumlah tokoh 212 itu ada adalah Bachtiar Nasir, Yusuf Martak, dan Tengku Zulkarnain.

Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily menilai, MUI bukan organisasi politik. Sehingga wajar nama-nama yang kerap kritis terhadap pemerintah tak masuk dalam pengurus.

"Soal tidak masuknya nama-nama yang kritis dalam kepengurusan MUI terhadap pemerintahan Jokowi, MUI bukan organisasi politik. MUI itu tempat berhimpunnya ormas-ormas Islam yang tujuannya bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk kemashlahatan umat," ujar Ace kepada wartawan, Jumat (27/11).

Ace mengucapkan selamat atas terselenggaranya Munas MUI. Dia mengatakan, Munas MUI menunjukkan karakteristik sebagai organisasi keulamaan yang sejuk dan damai. Tidak ada ribut-ribut yang tidak perlu.

Politikus Golkar ini berharap pengurus baru menjadikan MUI wadah ulama, kiai, cendikiawan muslim sebagai pelayan umat.

"Tentu kami berharap dengan kepengurusan yang baru ini, MUI menjadi wadah bagi para ulama, Kyai, cendikiawan muslim, dan tokoh agama Islam untuk berkiprah sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dalam bidang keagamaan," kata Ace.

"Selain itu, sebagaimana tema dalam Munasnya bahwa MUI terus mengedepankan washatiyatul Islam atau Islam moderat. Islam yang rahmah dan ramah, bukan yang marah," sambungnya.

Ace mengatakan, MUI yang kini dipimpin Miftahul Akhyar akan menjadi mitra konstruksi bagi pemerintah demi kemajuan umat.

"MUI yang kini dipimpin oleh Romo Kyai Miftahul Akhyar, Rois Aam Syuriah PBNU, akan membawa MUI sebagai mitra yang konstruktif dan memberikan masukan-masukan berharga bagi pemerintah untuk kemajuan umat di Indonesia," kata dia.

Sebelumnya, Tim formatur Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia ke-10 menunjuk KH Miftachul Akhyar menjadi ketua umum MUI periode 2020-2025 mengganti KH Ma’ruf Amin. Tim formatur Munas MUI ke-10 yang terdiri dari 17 orang menggelar pertemuan tertutup juga menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di struktur kepengurusan MUI.

Ketum MUI yang baru Miftachul Akhyar adalah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sementara itu, sejumlah nama juga mengisi posisi lainnya seperti Amirsyah Tambunan (mewakili Muhammadiyah) yang ditetapkan sebagai sekretaris jenderal MUI menggantikan Anwar Abbas (Muhammadiyah) yang kini menjadi wakil ketua umum MUI.

Untuk posisi wakil ketua umum MUI kini diisi tiga orang di mana pada periode sebelumnya dua nama mewakili Muhammadiyah dan NU. Tiga nama waketum baru itu di antaranya KH Marsyudi Suhud (NU), Anwar Abbas (Muhammadiyah) dan Basri Bermanda (Persatuan Tarbiyah Islamiyah).

Adapun KH Ma’ruf ditunjuk menjadi ketua Dewan Pertimbangan MUI mengganti Din Syamsuddin. Selain menetapkan formasi kepengurusan baru, Munas ke-10 MUI menghasilkan empat fatwa soal haji dan satu fatwa terkait human deploit cell.

Sementara untuk rekomendasi, Munas X MUI mengeluarkan Taujihat Jakarta merespons berbagai problematika dan dinamika mutakhir di tingkat nasional dan internasional.