Ma'ruf Bicara Khilafiyah: Sesuai Fikih Islam, Bentuk Negara Tidak Baku

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memandang, isu khilafiyah perlu ditanggulangi, agar tidak berkembang di Indonesia. Menurut dia, ada sebagian kelompok memandang negara berbentuk republik adalah tidak Islami.

"Muncullah pergolakan yang ingin mengubahnya. Sementara di dalam Islam, bentuk negara bukanlah hal yang baku," kata Ma'ruf dalam acara bertema Toleransi Kunci Perdamaian, Senin (9/11).

Ma'ruf mengaku sangat serius dan menyikapi pandangan tersebut, salah satu caranya adalah dengan toleransi. Hal ini diyakininya perlu, agar tidak menjadi ancaman kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di masa mendatang.

“Masyarakat harus terus disadarkan bahwa sesuai fikih Islam, bentuk negara itu bukan sesuatu hal yang baku, melainkan dapat disesuaikan dengan kesepakatan atau kebutuhan warga negaranya, dengan saling menjaga toleransi antarumat beragama," yakin dia.

Selain memperhatikan kebutuhan rakyat, lanjut Ma'ruf, kesepakatan yang telah disusun oleh para pendiri bangsa juga menjadi pegangan dalam pembentukan sebuah negara.

Dia menegaskan, kesepakatan dicapai tersebut telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, menjadikan UUD 45 sebagai mekanisme dalam menjalankan negara.

"Ini menjadi landasan kita. Bentuk negara juga kesepakatan, bahwa bentuk negara kita ini adalah republik,” tutup Ma'ruf.