Wapres Ma'ruf: Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19 Masih Sulit

Namun, kata dia, pemerintah terus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal empat tahun 2020 tidak kembali negatif. Sehingga, keseluruhan pertumbuhan tahun 2020 tidak mengalami kontraksi yang terlalu dalam.

Muhammad Genantan Saputra
Wapres Ma'ruf: Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19 Masih Sulit
Jokowi-Maruf Salat Jumat. ©2020 Biro Pers Sekretariat Presiden

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan, untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 masih sulit. Alasannya, kapasitas produksi, tingkat konsumsi dan investasi di dunia terus menurun.

"Pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 saat ini tampaknya masih sulit untuk dicapai. Kapasitas produksi, tingkat konsumsi, dan investasi berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, terus menurun dan melemah," kata Ma'ruf dalam Pembekalan Alumni PPRA 60 dan Peserta PPRA 61 Tahun 2020 Lemhannas RI secara virtual, Selasa (13/10).

Namun, kata dia, pemerintah terus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal empat tahun 2020 tidak kembali negatif. Sehingga, keseluruhan pertumbuhan tahun 2020 tidak mengalami kontraksi yang terlalu dalam.

"Hal terpenting dalam penanggulangan dampak pandemi saat ini adalah bagaimana menangani aspek kesehatan, menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan memulihkan sektor ekonomi serta menggerakkan kembali dunia usaha," jelasnya.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah secara konsisten melakukan serangkaian kebijakan dalam rangka penanganan dampak pandemi. Contohnya, refocusing dan realokasi anggaran negara dilakukan untuk penanganan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

"Termasuk tenaga medis, memastikan perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin dan rentan serta memberikan berbagai dukungan serta insentif bagi UMKM dan dunia usaha," terangnya.

Kemudian, dalam penanganan kesehatan pada masa tanggap darurat pandemi pemerintah memfokuskan anggaran untuk melakukan pemeriksaan (testing) bagi suspek Covid-19. Lalu, peningkatan kapasitas rumah sakit dan memastikan ketersediaan obat dan alat-alat kesehatan.

Ma'ruf menambahkan, secara simultan, pemerintah bersama otoritas moneter dan jasa keuangan juga menerbitkan sejumlah kebijakan fiskal, moneter dan pengaturan jasa keuangan. Tujuannya untuk menangani dampak pandemi, melindungi ekonomi masyarakat dan mendukung dunia usaha.

"Diharapkan melalui berbagai kebijakan ini, perekonomian masyarakat dan dunia usaha dapat kembali bergulir normal sehingga roda perekonomian kembali bergerak, atau setidaknya agar tidak jatuh semakin dalam," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, untuk memastikan adanya perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, pemerintah memberikan berbagai program perlindungan dan bantuan sosial. Percepatan penyaluran dan penambahan jenis serta cakupan bantuan sosial tunai ke masyarakat juga terus diupayakan.

"Hal ini dimaksudkan agar daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga dapat terjaga, sehingga akan menggerakkan kembali dunia usaha termasuk UMKM," katanya.

Ma'ruf menyebut, Presiden Jokowi pada awal September 2020 juga telah mengimbau kepada seluruh kepala daerah bahwa belanja negara atau daerah, merupakan salah satu solusi kunci bagi pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

"Penyerapan belanja daerah harus segera direalisasikan agar pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini dapat mencapai angka positif, Insya Allah," pungkasnya.

Rekomendasi