Pemkot Solo Tak Punya Anggaran Cukup jika Berlakukan PSBB

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mewacanakan kawasan Soloraya diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya kasus penyebaran virus Corona atau Covid-19 di wilayah yang meliputi Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten dan Wonogiri tersebut cukup mengkhawatirkan.

Hingga saat ini kasus terkonfirmasi di Kota Solo sebanyak 12 orang dengan korban meninggal 2 orang. Di Kabupaten Sukoharjo lebih banyak, dalam sehari kemarin 7 orang dinyatakan positif. Sehingga kasus positif Covid-19 di Kota Makmur itu mencapai 17 orang. Belum lagi kasus yang terjadi di 5 kabupaten sekitarnya. Secara historis ketujuh kabupaten/kota tersebut memang mempunyai keterkaitan erat dalam berbagai bidang.

Terkait wacana pemberlakuan PSBB, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, mengaku tidak mempunyai anggaran untuk mencukupi kebutuhan warganya. Bahkan, dana pengaman sosial Covid-19 senilai Rp49 miliar dari APBD 2020 hanya cukup sampai bulan Mei.

"Dana senilai Rp49 miliar hasil rasionalisasi sejumlah kegiatan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hanya cukup sampai bulan depan. Kami tidak mampu kalau harus diberlakukan PSBB," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Solo, Ahyani, Rabu (22/4).

Ahyani mengatakan jika PSBB diberlakukan, akan berdampak pada sektor ekonomi. Aktivitas perekonomian warga dipastikan akan berhenti total. Pasar tradisional yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat kecil dipastikan tak beroperasi lagi.

"Dari mana lagi kita dapat anggaran untuk mencukupi kebutuhan makan masyarakat kecil yang jumlahnya sangat banyak selama PSBB," keluh dia.

Ahyani menyampaikan, anggaran pengaman sosial Covid-19 senilai Rp49 miliar tersebut banyak terserap untuk pembelian sembako. Sedangkan jumlah warga yang membutuhkan bantuan sebanyak 40.000 kepala keluarga (KK) dengan total Rp10,6 miliar.

"Kami sedang membahas rasionalisasi anggaran untuk tahapan selanjutnya bersama DPRD," katanya.

Ahyani menambahkan, pihaknya menunggu keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait pemberlakuan PSBB. Jika benar diberlakukan ia berharap Pemprov bisa memenuhi kebutuhan warga Solo.