PKS Soal Polemik Pemulangan WNI Eks ISIS: Bedakan yang Terlibat & Hanya Jadi Korban

Fraksi PKS DPR menyampaikan pandangan resmi terkait polemik pemulangan WNI eks ISIS. Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah berhati-hati dan waspada terkait rencana tersebut.

Sebab, menurutnya, masalah ini menyangkut orang-orang yang sejak awal memilih keluar dari tanah air dan mengikuti paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Permasalahan ini perlu dikaji secara hati-hati, cermat dan terukur. Jangan sampai dampak negatif justru menimpa negara kita akibat penyebaran paham mereka di tanah air. Padahal kenyataannya mereka yang terpapar, bahkan pernah menjadi kombatan ISIS ini tidak mau secara tegas kembali taat dan tunduk pada Pancasila dan UUD 1945," kata Jazuli lewat siaran persnya, Selasa (11/2).

"Kalau mereka tidak mau taat dan tunduk pada Pancasila, UUD 1945 serta semua aturan yang berlaku atau istilahnya menolak NKRI ya itu pilihan mereka untuk tidak bisa kembali ke Indonesia. Apakah menjadi stateless atau apapun namanya," tegas dia.

Jazuli mengingatkan seluruh anggota Fraksi PKS agar berhati-hati membuat pernyataan terkait polemik tersebut. Dia juga berpesan agar semua pihak berhati-hati dan tidak menganggap remeh eks anggota dan simpatisan ISIS.

Anggota Komisi I DPR ini menilai penyelesaian permasalah WNI eks anggota ISIS tidak hanya menjadi masalah Indonesia, tetapi membutuhkan intervensi komunitas internasional melalui PBB.

"Karena ISIS sudah menjadi ancaman keamanan internasional. Sementara anggota ISIS berasal dari berbagai negara, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa harus turun tangan melakukan deteksi, identifikasi dan karantina (isolasi) serta menyelenggarakan program deradikalisasi agar jangan sampai menyebarkan virus ISIS-nya ke negara masing-masing," ungkapnya.

Sebagai negara berdaulat, kata Jazuli, Indonesia memiliki kewajiban melindungi kedaulatan dan keselamatan warga negara dari ancaman paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu, negara dan pemerintah harus mampu memilah skala prioritas WNI yang harus dijaga dan diselamatkan dari bahaya dan ancaman. Dalam hal ini profiling menjadi penting terkait siapa yang terlibat dan yang menjadi korban.

"Pada posisi kita harus jelas membedakan antara WNI yang terjebak di Suriah dan menjadi korban. Apakah sebagai pelajar, tenaga kerja atau anak-anak yang tidak tahu menahu motif orang tuanya. Dan ini wajib kita selamatkan dengan orang-orang yang nyata-nyata melawan negara lalu menyatakan bergabung dengan ISIS. Apalagi merobek paspor Indonesia secara terang-terangan dan demonstratif. Dan ini yang harus diisolasi oleh PBB," pungkas Jazuli.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tak setuju apabila ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS pulang ke tanah air. Namun, Jokowi mengatakan keputusan itu harus dibahas terlebih dahulu dalam rapat terbatas.

"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang tidak. Tetapi masih dirataskan," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (5/2).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa pemerintah harus menghitung plus minus apabila WNI eks ISIS itu dipulangkan ke Indonesia. Jokowi mengaku dirinya harus mendengarkan masukan dari kementerian terkait.

Setelah itu, barulah dirinya akan memutuskan hal itu dalam rapat terbatas. Meski begitu, Jokowi telah menerima laporan soal rencana kepulangan WNI eks ISIS.