Bertemu Pimpinan Baru, Ketua MPR Minta KPK Tak Ganggu Iklim Investasi

Bertemu Pimpinan Baru, Ketua MPR Minta KPK Tak Ganggu Iklim Investasi. Bamsoet menyebut KPK juga sepakat bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh menimbulkan kegaduhan nasional.

Rita
Oleh Rita - Reporter
Bertemu Pimpinan Baru, Ketua MPR Minta KPK Tak Ganggu Iklim Investasi
Ketua KPK Berkunjung ke MPR. ©2020 Liputan6.com/Delvira Hutabarat

Pimpinan MPR telah bertemu dengan pimpinan KPK yang baru. Pertemuan tertutup selama dua setengah jam itu membahas banyak hal.

Ketua MPR Bambang Soesatyo membeberkan beberapa hal yang dibahas bersama KPK, di antaranya agar pemberantasan korupsi tidak boleh sampai mengganggu ekonomi nasional dan investasi.

"Masalah perizinan yang kerap melahirkan praktik suap juga kami bahas. Dan pemberantasan korupsi penekanan yang akan dilakukan KPK ke depan, karena kita memiliki tanggung jawab yang sama. Tidak boleh mengganggu perekonomian nasional," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (14/1).

"Artinya enggak boleh ini menakut-nakuti atau mengganggu iklim investasi yang telah susah payah yang dibangun pemerintah," tambah Bamsoet.

Bamsoet menyebut KPK juga sepakat bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh menimbulkan kegaduhan nasional.

"KPK telah berketetapan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh menimbulkan kegaduhan, dan ketakutan dan harus berlandaskan kepada UU dan aturan yang berlaku. Kedua, pemberantasan korupsi esensinya adalah penyelamatan keuangan negara, jadi KPK tidak akan mengejar orang tetapi penyelamatan dan pengembalian kerugian negara," jelasnya.

KPK Disebut Tak Akan Fokus Kejar Pelaku

KPK, menurut Bamsoet, nantinya akan fokus pada pengembalian uang negara daripada fokus mengejar pelaku. Sebab keberhasilan tidak diukur dari seberapa banyak yang ditangkap tetapi sebanyak apa uang negara diselamatkan.

"Kemudian pimpinan KPK juga menyampaikan, bahwa akar korupsi sebetulnya ada pada biaya politik yang tinggi, sehingga perlu dicari jalan bagaimana akar persoalan korupsi yang selama ini timbul akibat biaya politik yang tinggi di pikiran dan dicari jalan keluarnya," katanya.

Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com

Rekomendasi