Mediasi Gagal, Mantan Caleg Ancam Buka Rahasia 'Dapur' Partai Gerindra

Fahrul Rozi, salah satu calon legislatif Partai Gerindra yang dipecat bersama Ervin Luthfi kemudian digantikan Mulan Jameela, mengancam akan membuka rahasia 'dapur' Partai Gerindra. Hal tersebut dilakukan menyikapi perkara gugatan derden verzet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Fahrul saat ditemui di Garut menyebut, bahwa perkara yang saat ini berlangsung di PN Jakarta Selatan akan berlanjut di persidangan hingga putusan karena proses mediasi yang digelar hari Kamis (12/12) gagal.

"Saya menolak permintaan dari DPP Partai Gerindra yang meminta saya bikin surat permohonan kepada DPP," ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/12).

Dia mengatakan bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan PN Jakarta Selatan, hanya dihadiri pengacara para tergugat yaitu Mulan Jameela dan DPP Partai Gerindra. "Seharusnya para tergugat yang hadir langsung dalam mediasi itu karena yang menjadi prinsipal, kecuali sakit. Mereka tidak menghargai persidangan," ujarnya.

Fahrul mengaku sudah memprediksi hal tersebut. Dia juga mengancam akan buka-bukaan ke publik terkait persoalan yang dihadapinya.

"Semuanya, dari mulai internal partai hingga cara-cara tindakan mereka. Saya belum pernah buka dapur Gerindra, saya masih jaga, tapi jika sudah tidak bisa diajak bicara, terpaksa saya buka," ungkapnya.

Dengan gagalnya proses mediasi, Fahrul menyebut bahwa proses persidangan akan dilanjutkan hingga putusan. Dia optimistis gugatannya akan dikabulkan majelis hakim, karena melihat tidak ada itikad baik dari para tergugat untuk menghadiri persidangan.

Gugatan yang dilakukan Fahrul, diketahui usai DPP Partai Gerindra yang menetapkan Mulan Jameela menjadi anggota DPR menggantikan Ervin Luthfi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai calon terpilih. Ervin Luthfi bersamanya kemudian dipecat Gerindra yang urutannya berada di atas Mulan Jameela.

Partai Gerindra diketahui melakukan pemecatan terhadap Ervin dan Fahrul setelah gugatan Mulan Jameela dikabulkan PN Jakarta Selatan, yang menuntut agar DPP Gerindra memiliki hak dalam menetapkan Caleg.