Terbang ke Kaltim, Pansus Punya Waktu Sepekan Bikin Rekomendasi Soal Ibu Kota Baru

Zainudin menerangkan, ada 3 poin penting akan dibahas Pansus. Seperti pembiayaan dan infrastruktur, lokasi dan lingkungan, serta aparatur dan regulasi yang diperlukan.

Oleh Saud Rosadi - Reporter

Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mulai bekerja. Hari ini, mereka berkunjung ke Kalimantan Timur menemui Gubernur Isran Noor di Samarinda. Tim Pansus Pemindahan IKN tiba pukul 13.00 Wita.

Tampak hadir,Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Pemkab Penajam Paser Utara dan jajaran, di ruang rapat Kantor UPBU Bandara APT Pranoto Samarinda

Pansus punya waktu sepekan untuk mengeluarkan rekomendasi soal ibu kota baru di Kaltim yang diputuskan Presiden Joko Widodo.

"Pansus terbentuk sepekan lalu, dari hasil rapat Bamus DPR RI. Penugasan pimpinan DPR kepada kami, untuk merespons surat Presiden soal kesiapan IKN," kata Ketua Pansus Pemindahan IKN DPR RI, Zainudin Amali, saat rapat, Selasa (24/9).

Zainudin menerangkan, ada 3 poin penting akan dibahas Pansus. Seperti pembiayaan dan infrastruktur, lokasi dan lingkungan, serta aparatur dan regulasi yang diperlukan. "Kami minta 2 hal saja. Gubernur DKI yang akan kita tinggalkan. Dan Gubernur DKI, yang akan kita datangi," ujar Zainudin.

"Pansus sangat menenTukan langkah awal perencanaan IKN. Meski kerja kami tidak terlalu lama sAmpai 30 September 2019, kami segera lapor ke pimpinan. Kami tidak mau rekomendasi, dan kajian terhadap pemerintah itu, asal-asalan atau dangkal," tambah Zainudin.

Dalam paparannya, Gubernur Isran Noor kembali menegaskan, tidak ada pilihan lain, Kalimantan Timur siap menjadi ibu kota baru. Pascapengumuman ibu kota baru oleh Presiden Jokowi, tidak ditemukan adanya klaim lahan.

"180 ribu sampai 200 hektare untuk keperluan IKN segera diperkuat Pergub di wilayah Kukar dan PPU, untuk keperluan IKN. Itu untuk mengamankan, dan menghindarkan orang-orang yang bisa merugi dari ulah spekulan," kata Isran.

Isran mengaku tidak tahu persis, cara dan kajian pemerintah, memutuskan Kaltim menjadi ibu kota baru. "Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dipilih. Artinya, ada kontribusi baru dari Kaltim, untuk negara," ujar Isran.

"Kaltim ini, 35 persen berasal dari pulau Jawa, dan 28 persen dari Sulawesi. Sisanya, masyarakat lokal, dan masyarakat dari Batak, Sunda, Banjar dan lain. Masyarakat tidak pernah menolak terkait IKN di Kalimantan Timur," pungkas Isran.