Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku tidak masalah jika Partai Golkar pada akhirnya duduk di posisi Ketua MPR. Namun, dia menegaskan sampai saat ini belum ada kesepakatan dari partai koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) bahwa Golkar akan menjabat posisi tersebut.
"Kalau PPP, kalau pada akhirnya nanti memang disepakati finalnya untuk Golkar, enggak ada masalah. Tetapi kalau ini dikatakan bahwa semuanya yang ada dikoalisi dan juga yang ada di luar koalisi apa lagi sudah menyepakati untuk Golkar, itu belum bukan tidak ya, belum," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (6/8).
Arsul menegaskan sampai saat ini belum ada pembicaraan soal posisi pimpinan MPR dari pendukung Jokowi. Kata dia, bisa saja pembahasan itu terjadi saat PDIP menggelar Kongres V di Bali pada 8-11 Agustus mendatang.
"Barangkali itu secepatnya nanti setalah Kongres V PDIP di Bali, nah itu. Atau mungkin di sela-sela kongres kalau semuanya ngumpul juga tidak menutup kemungkinan akan bicarakan di sana karena kan kemungkinan besarnya Jokowi akan hadir," ungkapnya.
Terkait penyusunan paket pimpinan MPR, kata Arsul, juga belum dibahas. Hal itu baru akan dibicarakan bersama presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
"Itu yang nanti akan dibicarakan pada saat para ketua umum ketemu termasuk dg pak Jokowi. Karena kalau kita bicara sistem paket pimpinan MPR, tidak akan terlepas juga dengan bicara paket pada alat kelengkapan dewan yang ada di DPR, di komisi-komisi dan badan-badan itu, kalau engga salah jumlahnya 80-an. Tentu akan kemudian dibundling di paket dengan yang ada di situ," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa menyarankan pemilihan pimpinan MPR harus lepas dari berbagai kepentingan politik. Menurutnya, pemilihan pimpinan MPR jangan seperti pimpinan DPR.
"Hanya saya menyampaikan pesan, tolong dalam penetapannya itu, bahwa MPR ini bukan lembaga seperti DPR," ujarnya di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/8).