Pemkab Tulungagung dan Blitar Studi Banding BPJS Ketenagakerjaan ke Minahasa

Pemerintah Kabupaten Minahasa menerima kunjungan Pemerintah Kota Blitar, Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur. Mereka datang ke Kabupaten Minahasa dalam rangka studi banding tentang Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan non ASN terkait tindak lanjut peningkatan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan.

Kunjungan Kerja tersebut dipimpin Asisten Dua Sekkot Blitar Wikandrio, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Yumar, Jajaran Pemerintah Terkait dari Pemkot Blitar dan Kabupaten Tulungagung, Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur Andrey Jacobus Tuamelly, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar Arie Fianto Syofian, KKCP Ketenagakerjaan Tulungagung Supradi Prayitno.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Minahasa, Sihar Wilford Siagian mengapresiasi Kunjungan Pemkot Blitar, Pemkab Tulungagung dan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur tersebut. Menurutnya, sesuai PP 49 tahun 2018 bahwa perlindungan jaminan sosial Non ASN dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

Siagian menegaskan pentingnya seluruh Non ASN Pemerintah Kabupaten Minahasa mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. "Kecelakaan kerja tidak kita harapkan tapi kepesertaan Non ASN dalam BPJS Ketenagakerjaan sangatlah diperlukan, karena semua risiko yang terjadi saat yang bersangkutan bekerja dan mengalami kecelakaan menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan," kata Sagian, Rabu (24/7/2019).

"Pemerintah Kabupaten Minahasa bersyukur karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengalokasikan dana untuk turut mencover kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan non ASN yang ada di kabupaten Minahasa," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, Yumar menuturkan pihaknya ingin belajar terkait pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan non ASN di Kabupaten Minahasa. Selain itu juga soal hak-hak yang terlindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Sehingga nanti kita amati, modifikasi dan terapkan. Kami memiliki tekad untuk melindungi non ASN dan juga mengenai peningkatan kepesertaan non ASN dalam Program BPJS Ketenagakerjaan," ujar Yumar.

Acara ini juga dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekdakab Minahasa Hetty Rumagit, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Arody Tangkere, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Riviva Maringka, dan Jajaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tondano.