Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Muhir terjaring OTT karena diduga meminta fee untuk proyek perbaikan sekolah pascagempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Politisi Golkar itu pun langsung dipecat dari kepengurusan partai.
Pemecatan Munir berdasarkan surat keputusan DPD Golkar Kota Mataram. Surat itu dikeluarkan pada Senin (17/9) lalu.
"Bahwa untuk kelancaran proses hukum yang sedang dihadapi, maka saudara H Munir diberhentikan sebagai kader dan anggota Partai Golkar Kota Mataram," kata Ketua DPD Golkar Kota Mataram Mohan Roliskana, Rabu (19/9).
Surat pemecatan kader Golkar ©2018 Merdeka.com
Surat pemecatan kader Golkar ©2018 Merdeka.com
Dia melanjutkan, apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini dan ada ketetapan hukum yang membebaskan maka akan ada perbaikan.
"Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan," katanya.
Sebelumnya, anggota DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat inisial MH terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), Jumat (14/9) pagi. MH ditangkap bersama pejabat Pemkot Mataram inisial HS dan kontraktor inisial CT.
Plt Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rizal Mallarangeng juga telah meminta maaf atas ulah Munir.
"Kita sangat prihatin, kita sayangkan, kita kecam dan mohon maaf jika itu terjadi di luar pengetahuan kita semua," kata Rizal.
Advertisement