Anggota Komisi I sarankan RI terus tutup hubungan diplomatik dengan Israel

Anggota Komisi I sarankan RI terus tutup hubungan diplomatik dengan Israel. Bobby juga mengapresiasi Menteri Luar Negeri (Menlu) yang akan menyelesaikan masalah teknis pelarangan pemilik visa Indonesia masuk Israel dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM).

Sania Mashabi
Oleh Sania Mashabi - Reporter
Anggota Komisi I sarankan RI terus tutup hubungan diplomatik dengan Israel
Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk terus melakukan protes keras tindakan Israel pada Palestina. Bahkan dia meminta Kemenlu tetap menutup hubungan diplomatik dengan Israel.

"Ke depan, hendaknya Kemenlu RI tetap tegas menyuarakan protes keras kepada Israel terhadap perlakuan nya ke Palestina, dan tetap menutup hubungan diplomatik dengan Israel," kata Bobby pada wartawan, Jumat (1/6).

Bobby juga mengapresiasi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang akan menyelesaikan masalah teknis pelarangan pemilik visa Indonesia masuk Israel dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM). Karena, tambah dia, pada dasarnya Indonesia menang tidak memiliki hubungan konsuler dengan Israel.

"Israel secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, juga termasuk dalam sembilan negara yang diperlakukan mekanisme khusus oleh RI dalam hal hubungan ke konsuleran," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menepis anggapan adanya motif politik di belakang Larangan WNI masuk ke Israel. Dia memahami, negara yang memiliki hak menolak pengajuan visa dari warga negara lain. Namun, pelarangan itu hanya masalah visa teknis yang menjadi hak MenkumHAM, Yasonna Laoly.

"Tidak (bermotif politik)," kata Retno usai Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , (31/5).

"Jadi gini ya, prinsip. Prinsip adalah setiap negara memiliki hak untuk memberikan visa, untuk menolak visa, untuk menunda visa. Itu adalah hak dari setiap negara," ujarnya.

Rekomendasi