Soal Yerusalem, tokoh lintas agama RI sebut Donald Trump langgar hak kemanusiaan

Sejumlah tokoh agama di Indonesia mengecam keras klaim sepihak yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Forum solidaritas lintas agama terdiri dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Konferensi Wali Gereja, Persekutuan Gereja Indonesia, Walubi/NSI, Matakin menyatakan klaim sepihak yang dilakukan Trump adalah melanggar hak kemanusiaan.Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya sikap Indonesia untuk terus memperjuangkan kedaulatan Palestina."Sebagai wujud implementasi diktum pembukaan UUD 1945. Maka kami mendukung langkah pemerintah Indonesia untuk terus memperjuangkan dengan lantang tentang kedaulatan Palestina," kata Said Aqil di Kantor PBNU, Jakarta Timur, Jumat (15/12). Kemudian, menurut Persekutuan Gereja Indonesia, Henriette T Hutabarat sebagai pimpinan agama juga mengecam keras tindak Trump karena seharusnya kota suci Yerusalem tersebut adalah ibu kota Palestina.

Klaim tersebut, kata dia, merupakan sikap yang berdampak langsung dengan stabilitas politik dan keamanan internasional dan juga melanggar prinsip hukum humaniter sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan Tahun 1977 Pasal 53 yang menentukan perlindungan bagi objek-objek budaya dan tempat pemujaan."Mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil langkah tegas dan tanpa kompromi dalam menyikapi persoalan ini. Sikap tegas harus selaras dengan resolusi dan juga keputusan-keputusan yang telah disebutkan di atas," kata Henriette.Perwakilan Konferensi Wali Gereja, Mgr Ignatius Suharyo mengatakan masalah yang menimpa Yerusalem dan penduduk Palestina harus diletakkan dalam bingkai persoalan kemanusiaan. Bukan soal keyakinan dan agama, serta yang harus dikedepankan, kata dia, yaitu sudut pandang persaudaraan kemanusiaan."Prinsip menolak pelbagai macam bentuk kekerasan yang ujungnya merugikan rakyat biasa bahkan melanggar dan mengingkari hak-hak kemanusiaan harus ditolak dan dilawan sekuat tenaga," tambah Henritte.Majelis Tinggi Khonghucu Indonesia (Matakin), Peter Lesmana juga meminta segenap pihak untuk tidak terprovokasi oleh ajakan, hasutan, dan juga gerakan-gerakan lain yang cenderung berpotensi memperkeruh keadaan. Umat beragama, kata dia, harus tetap meletakkan harmoni dan juga perdamaian sebagai pilar wajib yang harus ditegakkan."Menyerukan kepada seluruh umat beragama untuk konsentrasi berdoa demi perdamaian dan kedaulatan Palestina, dan juga yang terpenting untuk keselamatan rakyat Palestina," ungkap Peter.Sementara, perwakilan dari Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia, Arya Prasetya meminta penyelesaian menyeluruh mengenai konflik Palestina dan Israel dilakukan melalui dialog. Tujuannya mewujudkan perdamaian."Semestinya melalui dialog yang konstruktif antara kedua belah pihak dalam kerangka mewujudkan cita-cita dua negara, Palestina dan Israel yang damai," kata Arya.