Stafsus JK usul ke Jokowi galang aliansi dengan Eropa tekan Trump soal Yerusalem

Hari ini Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa di Istanbul, Turki. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam KTT tersebut untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menyuarakan penolakan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Staf Khusus Wapres Jusuf Kalla (JK) Bidang Reformasi Birokrasi Azyumardi Azra meyakini, Indonesia bisa menjadi mediator konflik antara Israel dan Palestina. Kepada Jokowi, Azra menyarankan agar menggalang aliansi dengan negara-negara OKI dan Uni Eropa."Uni Eropa kan juga menolak pernyataan Donald Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel," kata Azra di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (13/12). Azra melihat, AS sejak awal tidak bisa memediasi Israel dan Palestina. Bahkan, AS sudah lama terkesan memihak pada Israel. Hanya saja, lanjut dia, Presiden AS sebelum Donald Trump tidak berani mengambil keputusan yang berpihak pada Israel karena khawatir memicu kekacauan dunia. "Sebetulnya mengharapkan Amerika sebagai mediator yang adil, sejak awalnya enggak bisa karena setiap resolusi Dewan Keamanan PBB atau Majelis Umum PBB yang ingin melindungi membela hak-hak bangsa Palestina itu kan selalu diveto oleh Amerika, selalu membela Israel," ujar dia. "Jadi tidak bisa. Tapi sekarang ini saya kira dengan keputusan Donald Trump semakin kehilangan legitimasi moral, kehilangan kredibilitas untuk menjadi mediator. Oleh karena itu, mediator yang paling mungkin itu, yang paling pantas, yang paling bisa adil adalah aliansi baru yang saya tawarkan tadi. Aliansi Indoensia bersama Uni Eropa dan negara-negara Asia lain, Rusia, China dan Jepang," lanjutnya. Di samping menggalang aliansi, Azra juga menyarankan Jokowi untuk menyuarakan perdamaian di negara-negara OKI sendiri. Terutama di negara Timur Tengah. Sebab, kata dia, sebelum memperjuangkan kemerdekaan Palestina, negara anggota OKI harus terlebih dahulu bersatu. "Kalau masih ada pertikaian perselisihan di antara negara-negara OKI terutama yang ada di Timur Tengah maka dampak dari deklarasi yang akan dikeluarkan nanti mungkin tidak terlalu banyak, tidak terlalu penting," tukasnya.