Pembangunan jalan perbatasan Kaltara kurangi ketergantungan masyarakat

Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia merupakan beranda depan Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun jalan akses menuju perbatasan dan jalan paralel perbatasan yang terkoneksi dengan jalan Trans Kalimantan sepanjang 1.920 km.

Pembangunan konektivitas di kawasan perbatasan menjadi program prioritas pemerintah dalam rangka membangun dari pinggiran untuk membuka keterisolasian serta meningkatkan kesejahteraan penduduk di kawasan perbatasan, di samping menjamin pertahanan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Total Jalan Perbatasan di Kaltara sepanjang 983 km, terbagi menjadi jalan paralel perbatasan sepanjang 603 km dan jalan akses perbatasan menuju Pos Lintas Batas sepanjang 380 km.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pembangunan jalan di perbatasan menunjukkan kehadiran negara yang serius untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk perbatasan melalui peningkatan konektivitas jalan.

Ia mengungkapkan jalan paralel perbatasan di Kaltara yang belum tembus hingga saat ini sekitar 200 km karena masih dalam tahap membuka lahan hutan melalui kerjasama dengan TNI.

"Akan ditangani pembukaan jalan sepanjang 127 km pada tahun 2018 dan sisanya sepanjang 73 km pada tahun 2019. Sehingga pada tahun 2019 ditargetkan jalan paralel perbatasan di Kaltara tembus seluruhnya. Selanjutnya akan dilakukan perbaikan dan perkerasan jalan oleh Kementerian PUPR," kata Menteri Basuki saat meninjau jalan akses perbatasan di Malinau, Minggu (1/10).

Sementara untuk pembangunan jalan akses perbatasan menuju Pos Lintas Batas Negara sepanjang 380 km, dikatakan Menteri Basuki saat ini seluruhnya sudah tembus dan dalam tahap proses perkerasan jalan untuk kemudian diaspal secara bertahap.

"Kaltara memiliki dua akses jalan ke perbatasan yakni Mensalong-Tou Lumbis sepanjang 148 Km dan Malinau-Long Bawan-Long Midang sepanjang 232 Km. Prioritas saat ini untuk segera dikerjakan adalah ruas Malinau - Long Bawan - Long Midang," katanya.

Kementerian PUPR secara bertahap tengah mengerjakan peningkatan kualitas jalan pada ruas Long Bawan - Long Midang sepanjang 10.7 km, dengan progres 3 km sudah dilakukan rekonstruksi aspal pada tahun 2017. Selanjutnya pada 2018, akan dilanjutkan rekonstruksi jalan sepanjang 4 km dan pembangunan 3 jembatan baru, serta sisanya 3.7 km dituntaskan pada tahun 2019.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Timbul Manahan Pasaribu mengatakan, saat ini tengah dilakukan survei persiapan untuk pembangunan jalan dan jembatan di ruas tersebut.

"Kita lakukan survey yang rinci untuk memperoleh trase jalan dan jembatan yang baik, sekaligus menghindari ruas yang terlalu curam. Kita mempertimbangkan kondisi topografi, tanah dan geologi setempat" ujar Timbul Pasaribu.

Sementara itu Bupati Malinau, Yansen TP yang turut dalam Kunjungan Kerja ini Menteri Basuki menyatakan, pembangunan jalan di perbatasan sangat penting untuk mengurangi ketergantungan penduduk Indonesia di perbatasan dengan negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

"Jika jalan akses perbatasan dan paralel perbatasan sudah tembus seluruhnya, maka jalur logistik untuk penduduk perbatasan bisa langsung datang dari berbagai wilayah di Pulau Kalimantan," ujarnya.

Pengembangan Potensi Irigasi

Selain terus berupaya meningkatkan konektivitas pada kawasan perbatasan, Menteri Basuki juga mengungkapkan rencana pembangunan jaringan irigasi seluas 10.000 ha di Kabupaten Malinau untuk mendukung pengembangan sentra pertanian.

"Kita akan kaji dulu potensinya dengan kegiatan survey, investigasi dan desain," ujar Menteri Basuki.

"Untuk memenuhi kebutuhan beras pada kawasan perbatasan RI, kita juga usulkan pengembangan potensi lahan pertanian 10,000 ha. Untuk itu perlu didukung dengan jaringan irigasi di kawasan Binuang & Krayan," katanya.

Turut mendampingi Menteri Basuki dalam kunjungan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Imam Santoso, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Timbul M. Pasaribu, Kepala BWS Kalimantan III Anang Muchlis, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga Rachman Arief Dienaputra, Direktur Keterpaduan Pembangunan Permukiman Dwityo Akoro, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.