Pemerintah Indonesia telah membeli dua buah kapal selam dari Korea Selatan. Ini untuk memenuhi kebutuhan kapal selam di Indonesia sebanyak 12 unit. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Laksamana Madya Widodo mengatakan kapal selam itu rencananya tiba di tanah air pada 28 Agustus.
"Estimasi tanggal 28 Agustus ini. Langsung di Surabaya, sementara langsung Surabaya," kata Widodo di lapangan Bhineka Tunggal Ika Kemenhan, Jakarta Pusat, Minggu (13/8).
Kapal selam itu dilengkapi senjata pertahanan yang diimpor dari Italia. Mulai dari torpedo dan black Shark.
"Untuk senjata jadi khusus kapal selam ini dari Italia kemudian untuk baterainya kita upayakan nanti. Kita juga lagi kembangkan baterai, kita buat dari dalam negeri, khusus untuk baterai kapal selam ini," ujarnya.
Widodo menambahkan, persenjataan untuk kapal selam itu sudah didesain khusus sesuai dengan spesifikasi dari TNI Angkatan Laut. "Spesifikasi teknis dan operation requirementnya sehingga senjata. Tadi itu memang cocok untuk kebutuhan operasionalnya TNI AL maupun TNI," ucapnya.
Untuk diketahui, pemerintah harus menggelontorkan dana sekitar Rp 2,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan kapal selam Indonesia sebanyak 12 buah. Dalam kerja sama ini, pemerintah akan membeli dua kapal selam dari Korea Selatan. Selanjutnya untuk 10 selanjutnya, alutsista tersebut akan dibuat sendiri oleh PT. PAL Indonesia.
Kerja sama ini sendiri menggunakan skema transfer of technology (TOT) dengan PT PAL. Nantinya ke depan, PT PAL akan mampu membuat sendiri kapal selam made in Indonesia.
Pemerintah memilih Korea Selatan sebagai tempat pembelian kapal selam karena pertimbangan harga yang lebih murah dari negara lain. Untuk harga 3 kapal selam dari Korea Selatan sebesar USD 1 miliar, sedangkan dari negara lainnya harga per unit bisa mencapai USD 450 juta- USD 500 juta.
"Salah satunya lebih murah, 3 kapal selam dari Korsel itu harganya USD 1 miliar. Dengan angka itu enggak mungkin dapat dari Eropa. (Negara) yang lain itu sekitar USD 450 - USD 500 juta untuk satu kapalnya," ujar Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Rahmat Lubis usai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/2).