Romi: Kegiatan HTI dinilai tak sejalan dengan NKRI dan Pancasila

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Pondok Gede, Romahurmuziy mengaku prihatin dengan keputusan pemerintah yang telah resmi membubarkan Organisasi Masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal tersebut dia sampaikan usai membuka Mukernas II Partai PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (19/7)."Kami prihatin atas terjadinya pembubaran tersebut, dalam artian bahwa mereka ingin perjuangkan nilai kebaikan terutama nilai Islam, tetapi kami memahami bahwa keprihatinan tidak bisa terhindarkan. Karena memang apa yang dilakukan pemerintah sudah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang ormas," kata Romi kepada wartawan di lokasi.Menurut Romi, dibubarkannya ormas HTI karena dianggap pemerintah tidak sejalan dengan nilai pancasila dan berusaha untuk mengubah Indonesia sebagai negeri khilafah. Oleh sebab itu, kata Romi, hal itulah yang membuat pemerintah resmi membubarkan HTI."Kegiatan yang dilakukan HTI selama ini dinilai tidak sejalan dengan NKRI dan Pancasila. Masih viral di media sosial dan tersebar dimana-mana keinginan unik menjadikan khilafah itu terbentang dari Thailand sampai Australia juga inginkan dua dunia ini diperintah oleh satu khilaf, kemudian NKRI berganti juga inginnya mereka," imbuhnya ."Ini kan yang meresahkan karenanya pemerintah membubarkan HTI, tentu akan menjadi pelajaran dan hikmah bagi aktivis di pergerakan lain. Ke depan kalau ingin mendirikan ormas, berserikat, berkumpul harus sejalan dengan Pancasila dan NKRI," sambung Romi.Ketika ditanya apakah PPP sejalan dengan pemerintah atau tidak terhadap pembubaran HTI. Romi mengaku harus menghormati keputusan pemerintah akan hal tersebut."Kita tidak dalam mendukung atau tidak, itu hak pemerintah yang termaktub dalam perppu ormas yang baru diresmikan kemarin, kami yakin apa yang dilakukan pemerintah sudah berjalan sesuai perppu," pungkas Romi.