BKKBN gelar pertemuan bahas KKBPK

Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar pertemuan nasional Kepala Bidang dan Kepala Subbidang KB dan KR dalam rangka optimalisasi pencapaian target RPJMN dan Renstra BKKBN tahun 2017 di Bekasi, Jawa Barat. Pertemuan yang dihadiri pejabat BKKBN itu mengangkat tema Melalui Pengelola yang Berkarakter dan Kompeten, Kita Tingkatkan Kualitas dan Pemerataan Akses Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dalam Menyongsong Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty berterimakasih kepada segenap pemangku kepentingan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta mitra kerja BKKBN atas dukungan komitmen dan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan Program KKBPK selama ini.Pertemuan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam operasionalisasi program KKBPK pada umumnya, khususnya di Kampung KB dan daerah Legok, serta menyusun rencana tindak lanjutnya.Pertemuan ini juga bertujuan sebagai upaya yang harus dilakukan dalam mendukung dan mensukseskan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Masing-masing provinsi pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi.Surya memaparkan bahwa untuk melakukan penguatan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) khususnya Program KB dan KR, BKKBN perluberupaya melakukan penajaman-penajaman dan bertanggungjawab untuk melakukan beberapa seperti penguatan dan pemanduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas."Kedua, penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB.""Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE). Keempat, peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KB.Selanjutnya, peningkatan pelayanan akseptor KB, baik secara statis pada fasilitas kesehatan (faskes) yang melayani KB dan pelayanan KB secara mobile di wilayah sulit (daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan/DTPK).