Moratorium UN ditolak, DPR sudah ingatkan Mendikbud soal kajiannya

Rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan Muhadjir Effendi untuk melakukan moratorium ujian nasional pada 2017 tak disetujui dalam rapat kabinet paripurna. Muhadjir diminta untuk mengkaji ulang usulan memoratorium ujian nasional.Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengungkapkan, dalam rapat kerja telah diingatkan agar Muhadjir terlebih dahulu melakukan pengkajian yang sangat matang sebelum melempar wacana moratorium UN ke publik. "Sudah dikritisi di Komisi (X) gagasan jangan langsung dilempar ke publik sebelum matang," kata Dadang saat dihubungi merdeka.com, Jumat (9/12). Dadang menjelaskan, ada baiknya moratorium UN dikaji kembali secara mendalam, terutama untuk menggantikan model UN yang benar-benar tepat untuk diterapkan ke depan. "Pada dasarnya evaluasi dan standarisasi secara nasional kita butuhkan, tetapi tentunya model UN harus kita sempurnakan sehingga UN ini bisa mengeksplor kemampuan siswa pada sisi kognitif, afektif maupun psikomotorik," ujarnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, usulan moratorium ujian nasional pada 2017 tak disetujui. Namun Mendikbud Muhadjir Effendi diminta mengkaji ulang pelaksanaan ujian nasional."Ya hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang," kata JK di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (7/12).Alasan tak disetujui, kata JK, ujian nasional masih dibutuhkan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. Jika tanpa ujian nasional, kata dia, pemerintah tak punya acuan pendidikan di Indonesia."Tanpa ujian nasional bagaimana bisa mendorong bahwa kita pada tingkat berapa, dan apa acuannya untuk mengetahui bahwa dari ini kemudian nanti tanpa ujian nasional. Harus dengan soal yang hampir sama harus diketahui, oh Jawa begini, Sulawesi begini, Kalimantan bagaimana, baru bisa. Kalau tanpa itu bagaimana caranya," kata dia.