Dadang Rusdiana

Kesembilan orang yang akan diganti adalah Frans Agung Mula Putra, Dadang Rusdiana, Sarifuddin Sudding, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Dossy Iskandar Prasetyo, Fauzih H. Amro, Arief S Suditomo, Mukhtar Tompo dan Nurdin Tampubolon.

Hanura nilai orasi Prabowo di aksi bela Rohingya politis. Sebenarnya, Dadang tak mempermasalahkan kritik Prabowo sebagai pihak oposisi pemerintah. Namun, dia mengingatkan, Prabowo dan Gerindra tidak hanya bisa mengkritik, tapi juga bersedia mendukung kinerja pemerintah.

Komisi II DPR sudah menentukan tanggal pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) antara DPR dan pemerintah dimulai pada Oktober mendatang. DPR akan mengundang menteri terkait untuk menjelaskan penerbitan Perppu Ormas.

Perpres ini akan berdampak pada konsentrasi guru di satu sekolah saja. Dengan aturan ini, guru-guru tidak perlu lagi mengajar di banyak sekolah demi mendapatkan sertifikasi.

Wasekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana mengaku tidak mengetahui pertemuan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) pada Rabu (23/8) malam. Namun, menurutnya, jika kabar itu benar maka tujuan Dedi sowan ke OSO kemungkinan untuk meminta dukungan kepada Hanura di Pilgub Jawa Barat.

Hanura nilai kenaikan dana parpol masih kurang. Naiknya dana bantuan bagi partai politik untuk mencegah praktik korupsi dalam dunia politik.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana menegaskan angket KPK tidak bertujuan mengganggu proses penegakan hukum kasus korupsi tertentu. Hal ini menyusul opini para pakar hukum yang menyebut angket berpotensi melanggar Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Asian Games bisa jadi ajang promosi wisata Sumatera Selatan. Dadang menjelaskan, dari kunjungan itu maka tercipta lah sebuah transaksi ekonomi. Di mana para penonton akan berkunjung ke beberapa tempat wisata yang ada di Sumsel termasuk berbelanja.

Penggunaan hak angket justru akan menimbulkan kecurigaan publik dan konflik kepentingan. Hal ini karena hak angket bisa dianggap sebagai upaya untuk melindungi anggota-anggota DPR yang diduga menerima aliran dana e-KTP.

SBY minta Jokowi usut soal penyadapan, Hanura sebut itu berlebihan. Permintaan itu dinilai sebagai bentuk kecurigaan SBY bahwa Jokowi campur tangan dalam melindungi Ahok. Dadang menegaskan kecurigaan SBY kepada Jokowi tidak berdasar.

Bela Jokowi, Hanura bantah tudingan SBY soal penyebar hoax berkuasa. Menurutnya setiap pemerintahan punya plus dan minusnya sendiri. Untuk itu, SBY seharusnya bisa menghormati dan mendukung Jokowi.

Salah satu menyita perhatiannya soal isu 10 juta tenaga kerja asal China ke Indonesia. Partai Hanura percaya beredarnya kabar bohong dan fitnah berkembang bukan tidak mungkin menimbulkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah.

Anggota DPD mau gabung, Hanura targetkan 50 kursi DPR di 2019. Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (Oso) akan dipilih menjadi Ketua Umum Partai Hanura baru pengganti Wiranto. Oso pun telah mengajak sejumlah anggota DPD untuk bergabung bersama Hanura.

Hanura ngaku belum dilobi PDIP terkait revisi UU MD3. Sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana, mengatakan pihaknya masih mencermati pasal apa saja yang ingin direvisi. Apakah hanya pasal yang berkenaan dengan jumlah pimpinan DPR saja, atau berkembang ke pasal lain.

Moratorium UN ditolak, DPR sudah ingatkan Mendikbud soal kajiannya. Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengungkapkan, dalam rapat kerja telah diingatkan agar Muhadjir terlebih dahulu melakukan pengkajian yang sangat matang sebelum melempar wacana moratorium UN ke publik.

Hanura soal UN dihapus: Mendikbud sekarang senang buat kejutan. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, pihaknya belum menyetujui rencana penghapusan ujian tersebut. Hal ini dikarenakan Kemendikbud belum membahas gagasan penghapusan ujian itu dengan Komisi X DPR.

Kemendagri utang Rp 1,2 T karena e-KTP, Hanura minta KPK usut tuntas. Pemerintah memiliki utang memiliki sebesar USD 90 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun kepada perusahaan asal Amerika Serikat soal proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana memprediksi pergeseran Ketua DPR Ade Komarudin ke tangan Setya Novanto akan dinilai buruk oleh masyarakat. Menurutnya, masyarakat akan melihat hal ini sebagai perebutan kekuasaan ketimbang penguatan lembaga DPR.

Partai Golkar tengah berupaya mengembalikan jabatan Ketua DPR ke tangan Setya Novanto. Artinya mereka ingin menggeser Ade Komarudin (Akom) dari jabatannya kini. Namun, ide itu dapat penolakan banyak partai. Salah satunya Partai Hanura.

Hanura: Mentang-mentang Ahok kena masalah, partai menarik diri. Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, tidak baik apabila partai pendukung menarik diri karena Ahok tengah terjerat kasus.