DPRD Bekasi dukung warga Bantargebang tuntut sekolah internasional

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, mengatakan, wajar masyarakat di sekitar TPST Bantargebang menuntut sekolah bertaraf Internasional di wilayahnya."Tuntutan tersebut merupakan harapan yang harus diperjuangkan warga. Hal ini mengingat mereka selama ini menjadi 'korban' adanya TSPT Bantargebang milik DKI," kata Ariyanto, Minggu (16/10).Ia mengaku sudah menerima aspirasi masyarakat di Bantargebang. Hanya saja, kata dia, pihaknya masih menginventarisasi sejumlah aspirasi masyarakat lain yang berada di tiga kelurahan yaitu Sumurbatu, Ciketing Udik, dan Cikiwul."Usulan harus diikat dalam perjanjian kerja sama, sehingga menjadi kewajiban bagi DKI untuk merealisasikan," kata dia.Sejauh ini, dari tembusan adendum yang didapat komisinya, soal pendidikan tak ada di dalamnya. Adapun, usulan tersebut kini tengah dibahas oleh DKI. Karena itu, pihaknya masih menunggu respon dari DKI ihwal usulan yang diajukan oleh Kota Bekasi."Perjanjian kerja sama harus mendapatkan persetujuan dari DPRD, sehingga apabila dalam MoU butuh penambahan klausul seperti pendidikan, DPRD berhak memberikan penambahan.Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Bantargebang, mengajukan lima permintaan warga ihwal pendidikan di sekitar TPST Bantargebang. Tuntutan itu ialah pembangunan gedung sekolah dari tingkat SD hingga SMA/SMK dengan standar internasional, pembebasan seluruh biaya operasional sekolah.Penyediaan sarana angkutan bus sekolah di masing-masing kelurahan, pengadaan program beasiswa untuk siswa berprestasi ke jenjang universitas dan penyelenggaraan program kejar paket A,B dan C secara gratis. (adi nugroho)