2 Tahun kursi wabup kosong, warga keluhkan kinerja Pemkab Bogor

Kekecewaan warga Bogor terhadap kinerja Pemkab dan DPRD Kabupaten Bogor mencapai puncaknya. Mereka menuntut DPRD Kabupaten Bogor segera membentuk Panitia Pemilihan (Panlih) kursi Wakil Bupati yang dibiarkan kosong selama dua tahun ini.Ribuan warga Kabupaten Bogor itu dari berbagai elemen masyarakat, baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Massa (Ormas), tokoh masyarakat, agama, dan aktivis mahasiswa. Mereka tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) berunjukrasa di depan Komplek Pemkab Bogor (Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Bogor), Jalan Raya Tegar Beriman, Selasa (13/9).Koordinator AMPB, Ruhiyat Sujana, menjelaskan pihaknya sengaja dalam dua pekan terakhir ini melakukan aksi unjuk rasa dengan gelombang peserta yang lebih besar. Tuntutannya kali ini lebih fokus mendesak DPRD Kabupaten Bogor segera membentuk Panlih."Tak hanya itu, kami juga mendesak Pemkab Bogor untuk serius dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dengan melakukan penyerapan anggaran untuk kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor agar tidak menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA). Selama dua tahun berturut-turut Kabupaten Bogor menduduki urutan tertinggi terkait rendahnya penyerapan anggaran yang menyisakan lebih dari Rp1 triliun," kata Ruhiyat.Menurutnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan keluhan masyarakat terkait buruknya infrastruktur jalan di seluruh Kabupaten Bogor, sehingga tak sedikit warganya protes."Sejak terjadinya kekosongan kursi Wakil Bupati, kinerja Pemkab Bogor sangat jauh dari harapan warga. Selain tingginya SILPA, berbagai persoalan infrastruktur jalan hingga masalah penertiban PKL di kawasan Puncak yang tidak bijaksana sebagai bukti, lembaga eksekutif dan legislatif tak berjalan sebagaimana mestinya," jelasnya.Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno, berjanji segera melakukan pertemuan untuk membahas kosongnya kursi orang nomor dua di Kabupaten Bogor ini. "Kita sudah menangkap maksud dan tujuan warga Bogor yang beberapa kali berunjukrasa ke Pemkab. Namun itu semua kita kembalikan pada mekanisme dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait kekosongan kursi wakil kepala daerah," jelas Wasto.