Bara dalam sekam di Bantar Gebang

Beberapa truk berwarna oranye pengangkut sampah dari Ibu Kota hanya bisa berjejer. Sang sopir sudah mandi keringat berjuang menembus padatnya lalu lintas di Jakarta menuju TPST Bantar Gebang.Aksi pemblokiran itu terjadi kemarin. Truk sampah milik DKI Jakarta dilarang masuk ke TPST Bantargebang oleh warga setempat. Kabarnya, hal ini buntut dari pemutusan kontrak pengelolaan TPST Bantargebang oleh Pemerintah DKI Jakarta.Informasi dihimpun merdeka.com, pemutusan kontrak kerja sama antara DKI Jakarta dengan PT Godang Tua Jaya berkongsi dengan PT Navigat Energi Organic Indonesia, dalam pengelolaan TPST Bantargebang bersamaan dengan dikeluarkannya SP-3 oleh Pemprov DKI Jakarta. Diduga mereka sengaja mengerahkan massa sebagai bentuk protes."Aksi karena ada pemutusan kontrak oleh DKI," kata warga setempat yang ikut dalam aksi pengadangan truk sampah di TPST Bantargebang, Jon, kemarin.Puluhan orang itu menduduki bagian timbangan masuk. Truk diminta putar balik dan kembali ke Jakarta. Aksi dilakukan sekitar pukul 12.00 WIB. Awalnya tak banyak anggota polisi yang melakukan pengamanan dalam aksi itu. Hanya truk sampah milik Kota Bekasi diperbolehkan masuk menuju TPA Sumur Batu.Meski begitu, sejumlah warga bermukim di sekitar TPST Bantar Gebang membantah aksi pengusiran truk sampah DKI Jakarta, merupakan buntut dari pemutusan kontrak oleh Pemprov DKI kepada pengelola TPST itu."Apa itu SP-3? Itu bukan urusan kami. Itu urusan antara Pemprov DKI dan pengelola," kata koordinator aksi, Wandi.Wandi menyatakan, aksi ini bukan merupakan pengadangan. Namun dia beralasan sebagai kontrol. Sebab dalam perjanjian, maksimal sampah dibuang ke TPST Bantar Gebang hanya 2.000 ton per hari."Berdasarkan timbangan yang kami pantau sejak pukul 00.00 WIB hingga 12.00 WIB, sudah 2.000 ton sampah yang masuk," kata ketua RT 01/RW 5, Kelurahan Ciketing Udik, Gunin.

Gunin mengatakan, penolakan serupa akan terus dilakukan. Menurut dia, warga hanya menginginkan sampah DKI yang dibuang setiap hari tak lebih dari 2.000 ton."Sisanya terserah mau dibuang kemana. Kami hanya ingin yang dibuang sebanyak 2.000 ton per hari," ujar Gunin.Gunin mengaku warganya sudah lama mengidap akibat banyaknya sampah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang. Bahkan, air tanah di tempatnya sudah tak layak dikonsumsi karena tercemar."Kami yang paling dekat dengan TPST, sudah puluhan tahun merasakan dampaknya," ucap Gunin.Director Managing PT Godang Tua Jaya, Daouglas Manurung, membenarkan Pemerintah DKI Jakarta telah melayangkan SP 3 ke perusahaannya sebagai pengelola TPST Bantargebang. Namun, aksi warga, kata dia, tak berkaitan dengan SP 3 yang diterima."SP 3 kita terima kemarin, kami mempunyai waktu untuk memperbaiki kewajiban yang dianggap sebagai wanprestasi," kata Daouglas.Menurut Daouglas, dengan tenggat waktu itu, perusahaannya tidak mungkin dapat menyelesaikan kewajibannya, seperti gasifikasi. Karena itu, dipastikan kontrak kerjasama pengelolaan TPST Bantargebang putus.Daouglas menyayangkan, setiap alasan perusahaan mengklarifikasi SP 1 dan 2 tak mendapatkan respon dari Pemprov DKI Jakarta. Misalnya, pengambilan gas metana tak maksimal karena banyaknya sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang.Adapun, SP 1 diterima PT GTJ pada 25 September 2015. Surat diteken oleh Pejabat Pelaksana Harian Kadis Kebersihan DKI, Ali Maulana. Dalam SP 1 tersebut, Pemprov DKI memberikan waktu kepada pengelola sampah DKI membenahi sejumlah komitmen dianggap menyalahi kesepakatan dalam 60 hari kerja.

"Pada 30 Oktober 2015, kami sudah berikan tanggapan terhadap tudingan itu," ucap Daouglas.Selanjutnya, SP 2 dilayangkan Pemprov DKI kepada PT GTJ pada 27 November 2015 yang ditandatangani Kadinsih DKI, Isnawa Adji.Hampir bersamaan dengan turunnya SP 3, warga di sekitar TPST Bantargebang menutup TPST milik DKI Jakarta tersebut. Namun, Daouglas angkat tangan dan membantah aksi warga ada kaitannya dengan turunnya SP itu."Itu urusan warga, kami enggak tahu dan enggak mau ikut campur," ujar Daouglas.Sejumlah sopir truk sampah DKI Jakarta pun terpaksa putar balik, setelah tak diperkenankan masuk ke TPST Bantargebang buat membuang sampah. Sebagian dari mereka memilih kembali ke Jakarta, ketimbang menunggu di pintu masuk TPST."Enggak tahu kalau ada demo, sampai sini sudah ramai," kata sopir truk sampah, Roni (40), saat ditemui di pintu masuk TPST Bantargebang.Roni mengaku berangkat dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, sejak pagi menggunakan jalur tol dalam kota, lalu keluar di Tol Jatiasih. Roni mengaku terkejut begitu tiba di TPST Bantargebang karena ada demo warga."Enggak bisa masuk, karena timbangan ditutup sama warga," ujar Roni.Sementara itu, sopir truk lain, Syarip (26), mengaku bingung setelah truk sampah tak boleh masuk ke TPST Bantargebang. Dia berencana memarkirkan kendaraannya di Jalan Siliwangi, Bantargebang sampai diperbolehkan membuang sampah ke TPST Bantargebang."Sudah capek jalan tiga jam dari Sunter, sampai di sini tidak boleh buang," kata Syarip.