Demo tolak Pilkada Manado dicueki pemerintah kota

Massa demonstran dari Komunitas Masyarakat Ekonomi Lemah (KOMEL) dan Badan Informasi Rakyat Kota Manado (BIRKOM) turun ke jalan, menolak Pemilihan Wali Kota Manado yang rencananya digelar 17 Februari 2016. Mereka menilai pelaksanaan Pilkada cacat hukum karena tidak memiliki payung hukum yang jelas."Ada dua hal yang kami sampaikan hari ini, yaitu terkait pergeseran dana dan penolakan terhadap pelaksanaan Pilwako karena tidak memiliki payung hukum," jelas Comel Pakaya, orator dari KOMEL Manado di halaman Kantor Wali Kota Manado, Kamis (11/2) sekira pukul 14.00 WIB.Menariknya, aksi unjuk rasa yang dilaksanakan selama hampir satu jam ini tak mendapat respons dari pemerintah setempat. Penjabat Wali Kota Manado Roy Roring tak berada di kantor.Pakaya mempertanyakan dasar hukum Pilkada yang dibuat hanya melalui proses konsultasi bersama Mendagri."Harusnya ada surat ataupun Perppu yang dikeluarkan. Andaikan diberikan, ibarat Bapak Wali Kota menyuruh rakyat Kota Manado untuk berbuat anarkis," tegas Pakaya.Penegasan yang sama disampaikan Yudhistira Nasrim, salah seorang orator BIRKOM. Dirinya bahkan menantang pihak-pihak yang ingin berdebat soal legal standing Pilkada Manado."Saya tantang yang ingin berdebat soal legal standing. Sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 2015, tahapan Pilkada dibagi dalam tiga tahap yaitu tahun 2015, 2017 dan 2019. Tidak ada yang menyebut 2016," tantang Yudhistira saat berorasi.Dirinya mengaku muak melihat simpang siur proses tahapan Pilkada Manado yang penuh dengan karut marut persoalan tak jelas."Hari ini kedatangan kami secara tegas menolak pilkada 2016. Permendagri tertata dimungkinkan pergeseran anggaran tapi banyak catatannya. (Jika Pilwako dilaksanakan) Kami akan mempersoalkan di belakang hari," tandas dia.