Herman Hery tolak pencopotan Kapolda NTT dikaitkan dengan dirinya

"Mana bisa DPR ikut-ikutan soal mutasi," kata Herman.

Dieqy Hasbi Widhana
Oleh Dieqy Hasbi Widhana - Reporter
Herman Hery tolak pencopotan Kapolda NTT dikaitkan dengan dirinya
Herman Hery. ©antaranews.com

Di tengah perseteruan antara Anggota Komisi III DPR Herman Hery dan Kasubdit Narkoba Polda NTT, AKPB Albert Neno, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan surat telegram rahasia berisi mutasi sejumlah pejabat Polri. Salah satu yang terkena mutasi adalah Kapolda NTT, Brigjen Endang Sunjaya.Terkait mutasi ini, Herman Hery yang juga politikus PDIP membantah telah melakukan intervensi terhadap Kapolri. Dia menekankan, anggota DPR tidak bisa ikut masalah mutasi Polri."Mana bisa DPR ikut-ikutan soal mutasi. Kalau hanya memberikan masukan ke institusi Polri dalam konteks sebagai mitra boleh-boleh saja," kata Herman saat dihubungi merdeka.com, Senin (4/1).Kasus ini berawal ketika Polda NTT melakukan razia di sejumlah tempat jelang Natal dan Tahun Baru 2016. Salah satu tempat yang terkena razia dan ditutup adalah hotel dan usaha minuman keras milik Herman Hery.Kasubdit Narkoba Polda NTT, AKPB Albert Neno mengaku mendapat telepon dari orang bernama Herman Hery. Lewat sambungan telepon, Albert Neno mengaku diancam dan ditantang karena telah menuntup usaha minuman keras Herman. Akibat hal ini, Albert Neno pun melaporkan kasus tersebut ke Kapolda NTT.Herman mengatakan jika mutasi yang terjadi karena Endang naik pangkat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi Wanjakti Polri bahwa NTT aman di bawah kendali Kapolda yang dimutasi tersebut. "Bagian dari tour of duty, beliau dipromosikan untuk persiapan job bintang 2. Karena yang bersangkutan sukses di NTT, Pilkada aman, Natal dan Tahun Baru aman," tuturnya. Herman mengaku kecewa karena Albert melakukan razia secara sembarangan. Pasalnya Hotel yang dimiliki Herman menjadi korban‎. Padahal hotel tersebut telah memiliki izin. "Itulah yang saya persoalkan bahwa penyitaan barang, hanya dasarnya Permendag adalah melanggar aturan. Karena para pedagang tersebut memiliki izin dari walikota," pungkasnya.

Rekomendasi