Menko Rizal sebut gaduh saham Freeport cuma sandiwara antar geng

Menteri Kordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan kisruh perpanjangan kontrak PT Freeport, disebutnya hanya sebuah sandiwara belaka yang dimainkan antar geng di pemerintahan."Ini hanya sandiwara perkelahian antar geng yang pengen dapat saham. Buat saya yang penting itu rakyat dapat apa?" kata Rizal pada saat acara tokoh bicara: Indonesia mental juara yang diadakan oleh Kompasianival 2015 di Piazza- Gandaria City Mall, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (13/12).Rizal mengaku, sebelum ada rencana perpanjangan PT Freeport itu sudah menegur pihak-pihak yang ingin bermain di perusahaan emas tersebut."Kalau saya nggak kepret dulu itu udah perpanjang kontrak, itu tikus-tikus udah pada pesta. Karena udah kepergok dengan Presiden Jokowi dan saya, jadi nggak bisa perpanjang. Orang berpikiran zaman Soeharto itu apa sih yang nggak bisa dilakukan? Kasih uang (sogok) udah beres," tukasnya.Rizal Ramli tidak yakin Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan meninta saham PT Freeport. Dirinya beralasan Luhut termasuk pejabat yang menolak perpanjangan kontrak tersebut."Sepanjang pengetahuan saya, Pak Luhut tidak pernah minta apa-apa, apalagi minta saham. Karena secara resmi posisinya menolak, sama dengan Presiden Jokowi, sama dengan saya. Yaitu menolak perpanjangan Freeport. Kecuali, Freeport bersedia membayar royalti yang lebih tinggi yaitu 6 sampai 7 persen, karena saat ini hanya dibayar 1 persen itu sangat murah. Freeport juga tidak bersedia memproses limbahnya sehingga tidak merusak lingkungan, Freeport lakukan divestasi saham kepada pemerintah Indonesia, Freeport harus bangun smelter. Perhatikan rakyat sekitarnya, Selama ini Freeport menolak melakukan itu. Walaupun UU yang mengatur itu sudah ada sejak 2009," bebernya.Rizal mengungkapkan PT Freeport menyembunyikan berbagai kekayaan tambang negara selain emas dan tembaga. Sebab itu Rizal mengaku menolak perpanjangan kontrak sama halnya dengan Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan."Karena Freeport itu takut ketahuan bahwa selain emas dan copper (tembaga) ada juga rare material. Mungkin ada juga uranium. Yang kelima menyangkut kewajiban terhadap masyakat Papua dan sekitarnya. Karena ada diskriminasi. Nah, posisi Pak Luhut dan Presiden Jokowi sama kami sama dalam hal ini (menolak perpanjangan kontrak)," beber Rizal.Lebih jauh Rizal menegaskan jika PT Freeport ingin memperpanjang kontrak harus dipenuhi syarat-syarat tersebut."Penuhi dulu syarat-sarat ini baru kita ngomong perpanjangan. Berbeda dengan posisi yang sudah mau kasih perpanjangan, padahal ini belum dibahas keuntungan Indonesia belum diperjuangkan, belum dibahas sudah ada yang mau memperpanjang. Ini yang kami katakan sebagai keblinger dan nggak bener itu," tandasnya.