Menteri sibuk jadi komentator dan cerita perseteruan Rizal Ramli-JK

Presiden Jokowi menyentil pembantunya yang lebih banyak komentar dari pada bekerja. Sentilan ini dia sampaikan saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Selasa (8/12) kemarin. "Menteri fokus bekerja, jangan sibuk jadi komentator," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna.Kepada seluruh menteri, Jokowi menyampaikan, pemerintahannya sudah berjalan selama lebih dari setahun. Kepala Negara menekankan, semua menteri tidak boleh santai-santai dan harus bekerja maksimal. Menteri diminta fokus dan tak takut membuat terobosan bermanfaat bagi rakyat.Namun presiden tidak menyebut siapa menteri yang dia sebut sibuk jadi komentator tersebut. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga pernah mengungkapkan kekesalannya ketika meninjau proses bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara lantaran terlampau lama. Bahkan dia kembali menegaskan bakal mencopot pejabat mesti bertanggung jawab bila tak kunjung ada perubahan.

"Saya sudah ngomong, kalau dicopot ya dicopot. Semua sudah saya sampaikan. Di lapangan, dirjen, maupun menterinya juga. Kalau tidak bisa melayani dengan cepat, ya seperti yang sudah saya sampaikan," kata Jokowi, sapaan akrabnya, di sela-sela buka bersama anak yatim di Istana, Jakarta, Kamis (18/6) lalu.Lamanya pelayanan, kata Jokowi, menyebabkan proses bongkar muat menjadi tidak efisien. Sebab hal itu berdampak dari segi harga barang menjadi mahal dan lainnya."Nanti-nanti, kalau sudah saya sampaikan. Karena di situ tidak efisien Rp 780 triliun. Loading-loading bongkar muat, kelamaan. Hal-hal dokumen, demolish, kapal berhenti. Ini biaya. Semua itu meninggikan logistik transportasi," ujar Jokowi yang nampak kesal.Lalu siapa menteri yang dimaksud Jokowi lebih sibuk menjadi komentator tersebut? Beberapa bulan sebelumnya publik sempat disuguhi tontonan 'drama' perseteruan antara Menko Kemaritiman, Rizal Ramli dengan Wapres Jusuf Kalla ( JK). Perseteruan itu dipicu oleh komentar Rizal Ramli yang menilai proyek listrik 35.000 Mega Watt pemerintah merupakan proyek ambisius JK.

Situasi semakin panas karena kedua pihak saling berbalas komentar di media. Terakhir, Rizal Ramli menantang JK debat terbuka membahas soal program pembangunan proyek listrik 35 ribu megawatt.Perseteruan keduanya menuai perhatian dari berbagai pihak. Mereka ramai-ramai angkat bicara atas perseteruan dua pejabat publik tersebut.Jubir Wapres JK, Husain Abdullah bahkan dengan lantang menegaskan, sumber kegaduhan adalah Rizal Ramli."Sumber kegaduhan adalah Pak Rizal. Sejak selesai dilantik, RR sudah ribut soal Garuda, juga dengan program listrik. Tapi Pak JK sama sekali tidak mengomentari karena bukan tempatnya. Tetapi Pak Rizal makin jadi-jadi meski sudah ditegur Presiden. Malah mau memanggil Pak JK dan menantangnya debat. Pak JK pun masih tenang-tenang saja," papar Hussain kepada wartawan, Rabu (19/8) lalu.Hussain mengatakan, sebagai menteri, seharusnya Rizal Ramli memanfaatkan sidang kabinet dan rapat terbatas untuk mengungkapkan kritikannya, bukan malah membuat kegaduhan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan Rizal Ramli agar lebih beretika dalam melontarkan kritik. Apalagi kritik itu dialamatkan pada pimpinan negara Wapres JK. Rizal kini bukan orang lembaga swadaya masyarakat (LSM) tapi pembantu presiden."Sekarang harus ingat posisi Pak Rizal Ramli bukan sebagai seorang LSM. Dia pembantu presiden, harus ingat, dia sudah diambil sumpah jabatan oleh presiden di mana termasuk wakil presiden," kata Tjahjo di Gedung DPRD Jabar, Bandung.Dia mengaku, sebagai pembantu presiden harusnya Rizal Ramli loyal terhadap atasannya. Kalau-pun ada pendapat yang ingin disampaikan, itu bisa lewat forum kecil, tidak harus diumbar ke media massa.Hal senada juga diungkapkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Puan meminta Rizal Ramli tidak mengumbar kritikan di publik."Kami berharap bahwa apa yang jadi hal yang tak sesuai dibicarakan secara internal dan tidak di publik," kata Puan Maharani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.Dia mengingatkan tindakan Rizal Ramli akan menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Hal itu juga mempengaruhi pemerintah dalam mewujudkan program-programnya.

"Saya berharap ke depan tidak lagi terjadi seperti ini. Ini mungkin di rapat ini mau dibicarakan. Kita harapkan semua program bisa selaras dan harmoni jadi program yang senada," pungkasnya.Sementara itu, Ketua DPR, Setya Novanto meminta, Rizal Ramli bisa melakukan akselerasi dan menjaga kebersamaan yang sudah terjalin."Tentu kita mohon pengertian-pengertian. Kepada menteri yang baru, juga tentu menahan diri agar bisa melakukan kerja sama yang baik. Apalagi sebagai menko tentunya akan memberikan kontribusi besar kerja sama dengan menteri-menterinya," kata Setya di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.Namun pandangan berbeda datang dari anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon. Effendi yang notabene kader PDIP justru mendukung penuh gaya kritis Rizal Ramli.Dia justru berharap ada banyak personal kritis dalam kabinet kerja seperti Rizal. "Justru kita perlu Rizal-Rizal yang lainnya," kata Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Effendi, sejauh ini kabinet kerja tak memiliki peran optimal. Maka dari itu diperlukan pengawasan dan gebrakan."Sekarang begini 10 bulan kabinet Jokowi apakah ada positifnya? Kan tidak ada, makanya didorong untuk melakukan reshuffle. Masuknya Rizal Ramli kok kalian jadi musuhi ( Rizal Ramli) walaupun dia satu, dari 34 menteri lainnya," terang dia.Effendi mendukung penuh Rizal Ramli yang dianggapnya lebih baik dari 33 menteri lainnya. Dia yakin, Rizal benar-benar kerja, bukan hanya cari makan saja seperti menteri lainnya."Biarkan saja yang 33 menteri tidak benar, bisa saja dia hanya pragmatis saja cari makan saja, cari kerjaan saja buktinya saja penyerapan baru 10 persen-15 persen alasannya tidak kondusif," tuturnya.