Ini jawaban pihak-pihak yang namanya disebut dalam transkrip

Dalam rekaman pembicaraan 'Papa minta saham' yang dilakukan oleh Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin dan Pengusaha Muhammad Riza Chalid banyak menyebut nama petinggi negara. Pejabat negara yang sering disebut yaitu Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan. Namanya disebut sebanyak 66 kali terkait pembagian saham, namun dirinya enggan mengambil pusing atas namanya yang berada di rekaman tersebut."Emang gue pikirin," ujar Luhut di Gedung DPR RI, Kamis (3/12) lalu.Dia mengakui siap jika dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR soal Setya Novanto mencatut nama Jokowi dalam kontrak Freeport Indonesia. Dia menyerahkan MKD DPR mengusut kasus Setya Novanto"Saya malah senang kalau dipanggil. Biar tuntas," kata dia.

Kemudian ketika ditanya tentang penyebutan namanya dalam rekaman 'Papa minta saham' yang membicarakan tentang saham Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka di Papua, Luhut mengaku tidak tahu. Dalam rekaman, Luhut disebut meminta saham 20 persen saham perseroan dan meminta jatah 49 persen saham proyek PLTA Urumuka pada PT freeport Indonesia, namun Luhut akui berkilah karena dirinya tidak mengetahui tentang pembagian saham tersebut."Saya gak tahu itu (saham PLTA Urumuka). Mau nama saya 66 kali disebut, 100 kali disebut, urusan apa?" kata Luhut di sela acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 di Kompleks Parlemen DPR RI.Tak hanya Luhut yang namanya dicatut dalam rekaman tersebut, terdapat nama Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian. Dalam rekaman tersebut konteksnya Tito adalah seorang terkait 'jasa' pemenangan Pemilu di Papua. Tito disebut MR (Muhammad Riza) ikut membantu memenangkan Jokowi di Papua. Tito tidak menanggapi hal tersebut. Dirinya hanya mengakui kenal dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin tersebut."Setelah saya lihat rekaman serta transkripnya, itu konteksnya intinya berhubungan dengan masalah situasi dan kondisi Papua saat itu saat Pemilu. Kan kemudian Pak M Riza juga menjelaskan bahwa kenal dengan mantan Kapolda Papua sebagai sahabat. Saya kenal Pak Maroef, pada waktu itu Pak Maroef Waka BIN dan saya Kapolda Papua," ujar Tito kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/12).

Menurut Tito, dalam rekaman namanya disebut empat kali. Tetapi tidak ada kaitannya dengan pengamanan PT Freeport."Kalau sudah baca dalam satu baris itu nama saya itu cuma empat kali tapi kaitan dengan masalah sekadar kenal sebagai Kapolda Papua waktu itu dan tidak dalam konteks Freeport," ujarnya.Selain Tito, nama Wakapolri Komjen Budi Gunawan juga terseret dalam rekaman tersebut. Dalam rekaman BG disebut mengerahkan Babimnas polri agar Jokowi dan JK terpilih pada pilpres 2014. Namun Kapolri Jenderal Badrodin Haiti membantah dengan hal tersebut."Enggak pernah kita, tanya saja (Komjen Budi Gunawan), cek saja sana," kata Badrodin usai diskusi hari anti korupsi internasional di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Jumat (4/12).Dia meminta para awak media menanyakan langsung pada Komjen Budi Gunawan terkait namanya yang disebut-sebut dalam rekaman Setya Novanto. Saat disinggung akankah menyelidiki hal tersebut, Badrodin malah membantah.

"Babimnas mana yang dikerahkan, yang mana. Cek saja, di mana Babimnas dikerahkan," kata dia.Kemudian bukan hanya pejabat saja yang terseret dalam rekaman 'Papa minta saham' nama mantan presiden periode 2001- 2004, Megawati juga ikut terseret dalam rekaman tersebut. Namanya disebut karena marah dan memaki Presiden Joko Widodo karena Komjen Budi Gunawan ditolak sebagai calon Kapolri.Menanggapi hal tersebut, pihak Istana mengatakan bila Presiden Jokowi terus memantau dan mengikuti jalannya persidangan di MKD DPR. Dari pembicaraan rekaman yang ada, diakui memang ada sejumlah fakta dan beberapa hal terkesan dibesar-besarkan."Dari pembicaraan yang ada, memang ada yang bersifat fakta, tapi ada juga yang bersifat hiperbola," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana, Jakarta, Jumat (4/12).Sejauh ini menurut Pramono, Presiden Jokowi menghormati betul jalannya proses sidang di MKD DPR untuk membuka kebenarannya. Selama jalannya sidang, Jokowi tidak menjalin komunikasi dengan Ketua DPR Setya Novanto."Presiden menghormati, menghargai. Beliau tentu tidak harus berkomunikasi, kenapa harus berkomunikasi, tetapi bahwa persoalan yang perlu diungkap itu jadi hal yang penting," tegas Pramono.