Menlu Retno: Penunjukan menteri penghubung tak akan tumpang tindih

Presiden Joko Widodo menunjuk beberapa menteri sebagai penghubung untuk melakukan kerja sama investasi dengan negara-negara lain. Setidaknya ada 11 menteri yang diberi tugas tambahan oleh Presiden untuk melobi investor dari pelbagai negara. Masing-masing menteri bertanggung jawab minimal ke satu negara.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi memastikan tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan terkait penunjukan menteri penghubung tersebut.

"Jadi debottlenecking realisasi investasi. Tentunya sama sekali tidak akan ada overlaping, justru kita membentuk satu tim yang kuat untuk melakukan kerja sama yang lebih intensif dengan negara lain, dalam hal ini adalah khususnya untuk bidang investasi," tegas Retno di Istana, Jakarta, Selasa (24/11).

Retno menjelaskan, sesungguhnya banyak investor dari pelbagai negara melirik Indonesia. Namun, karena respons pemerintah tidak maksimal, investor membatalkan diri masuk ke Indonesia. Kehadiran menteri penghubung untuk meyakinkan investor, segala hambatan dalam investasi bisa diselesaikan.

"Jadi banyak sekali investasi yang pada akhirnya sulit untuk diimplementasikan, direalisasikan karena ada beberapa masalah yang ada di kita. Nah, karena itu presiden meminta agar ada satu menteri yang benar-benar bertanggungjawab untuk menggaransi bahwa investasi tersebut bisa berjalan," jelas Retno.

Tugas menteri penghubung akan berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri. Retno kembali menegaskan, tak ada overlaping antar kementerian soal tersebut. "Kan ada BKPM, dan sebagainya. Jadi kita koordinir. Jadi kita tidak bicara mengenai masalah overlaping dan sebagainya, kuncinya adalah koordinasi," ucapnya.