Menlu bersikeras Jokowi temui Obama tanpa broker

Lawatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Amerika Serikat (AS) akhir Oktober lalu, awalnya mendapat apresiasi. Tekad mampu mendatangkan dana segar investor AS demi perbaikan ekonomi tanah air menjadi misi utamanya. Namun, baru beberapa hari usai kunjungan muncul tudingan ada peran konsultan asal Singapura di belakangnya.Tudingan itu lalu berubah kehebohan. Ini setelah banyak media di Indonesia mengutip tulisan akademisi Australia Michael Buehler berjudul "Menunggu di Lobi Gedung Putih" yang dia tulis di situs New Mandala (http://asiapacific.anu.edu.au) lusa lalu.Buehler, dalam artikelnya, menyebut konsultan Singapura Pereira Internasional PTE LTD membayar senilai USD 80 ribu kepada perusahaan pelobi R & R Partners, Inc di Las Vegas, Amerika Serikat untuk membantu Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden AS Barack Obama."Sebuah dokumen bertanggal 8 Juni 2015 yang dibuka Kementerian Kehakiman AS 17 Juni 2015 berisi perjanjian antara konsultan Singapura, Pereira Internasional PTE LTD dengan R & R Partners, Inc. Las Vegas senilai USD 80.000," tulis Buehler. Dokumen itu juga menegaskan para pejabat Indonesia mampu mendapat akses ke kantor Obama alias Gedung Putih.Kehebohan adanya tudingan jasa pelobi lawatan Jokowi, membuat Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi mendadak gelar klarifikasi atas isu itu di akhir pekan, Sabtu (7/11) lalu. Pihaknya mengklaim pertemuan Jokowi dan Obama merupakan kinerja Kementerian Luar Negeri tanpa diatur Singapura.

Dirinya mengaku memiliki catatan lengkap terkait kunjungan orang nomor satu di Indonesia itu. "Saya tegaskan semua kami lakukan secara resmi, melalui jalan-jalan resmi," kata Menlu Retno.Retno membeberkan segala bukti dan pertemuan terkait persiapan keberangkatan Presiden Jokowi. Persiapan pertemuan itu bahkan sudah melalui tiga kali rapat dan langsung dipimpinya. Tercatat, kata dia, ketiga rapat itu pada 17 September, 7 Oktober dan 17 Oktober.Pertemuan itu, lanjut dia, sebenarnya telah direncanakan sejak Obama mengundang Jokowi di sela-sela pertemuan mereka di KTT APEC Beijing 2014 lalu. "Presiden Obama secara lisan pada 10 November 2014 bertemu Presiden Jokowi di sela pertemuan tersebut," ungkapnya.Undangan resmi dari Obama akhirnya diserahkan Maret 2015 lalu, melalui kunjungan asisten khusus presiden AS. Surat balasan ke Obama langsung disambut gembira. Jokowi langsung menetapkan 26 Oktober sebagai tanggal kunjungan ke Negeri Paman Sam itu.Melalui pembeberan surat tersebut Menlu Retno jelas menyangkal tulisan akademisi Australia Michael Buehler di situs New Mandala berjudul 'Menunggu di Lobi Gedung Putih'.

"Dari surat ini maka jelas, komunikasi dilakukan sejak awal secara resmi, melalui saluran yang resmi, dipimpin oleh menteri luar negeri," pungkas Retno.Pemerintah bersikeras tidak ada bantuan konsultan Singapura di pertemuan Jokowi dan Obama. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan juga membantah adanya pelobi asing itu.Luhut juga berkeyakinan kunjungan ke Gedung Putih resmi undangan Obama kepada Jokowi. Sehingga kecil kemungkinan ada peran konsultan alias broker dalam perjumpaan keduanya di AS."Endak juga, itu dari Kemlu, enggak ada (broker)," kata Luhut di Istana, Jakarta, Senin (9/11) kemarin.Meski tegas bantah tudingan itu, Luhut tidak menampik mengenal Derwin Perreira, pemilik lembaga konsultan Singapura Pereira Internasional PTE LTD. "Saya temenan sama dia. Semuanya juga saya berteman," ujarnya di lokasi berbeda, usai menghadiri Pengarahan Kepala Daerah di Kementerian Luar Negeri, Jakarta.Walau akui kenal Derwin Pereira, bekas Duta Besar Indonesia untuk Singapura ini berkukuh tak mengetahui perihal kebenaran dokumen di arsip fara.gov, tentang Pereira Internasional PTE LTD membayar USD 80 ribu kepada perusahaan pelobi R & R Partners, Inc di Las Vegas, AS, untuk membantu Jokowi bertemu Obama.

Selain kenal bos Pereira Internasional PTE LTD, Luhut mengaku, juga tahu sepak terjang R & R Partners sebagai pelobi. Namun, dia tetap berdalih itu tidak ada sangkutannya terhadap kunjungan Jokowi.Di AS, menurut Luhut, industri lobi memang legal dipakai dalam pelbagai kesempatan penting. Terutama mempertemukan pejabat eksekutif kepada pihak berkepentingan. "Itu lobbies firm. Dia di mana mana kok, enggak ada yang aneh," tegasnya.Senada dengan dua bawahannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menyatakan tidak ada dana negara dipakai untuk membayar broker selama kunjungan Jokowi ke AS. Apalagi dana itu mencapai USD 80 ribu.Meski begitu, JK tak berani memastikan apakah konsultan Singapura itu terlibat atau tidak dalam kunjungan Jokowi di AS."Saya tidak tahu benar atau tidak (penggunaan jasa konsultan untuk lobi ke Gedung Putih), tetapi Pemerintah Indonesia yang pasti tidak mengeluarkan (uang) itu," kata Wapres Kalla di Bandara Sepinggan, Balikpapan, Sabtu (7/11) lalu, demikian dilansir Antara.Dalam artikel tudingannya di New Mandala, Buehler mempertanyakan siapa orang dalam pemerintahan menyuruh Pereira membayar uang lobi itu. Apakah benar uang pajak rakyat Indonesia dipakai buat menyewa perusahaan pelobi di Las Vegas padahal seharusnya itu menjadi tugas KBRI di Washington? Apakah hal ini dilakukan atas koordinasi dengan Menlu Retno atau justru melangkahi wewenang Menlu? Jika kewenangan menlu dilangkahi apakah ini memperlihatkan terlalu banyak kepentingan di dalam lingkaran orang dekat Presiden Jokowi?Buehler menyadari pertanyaan-pertanyaan itu hampir mustahil ditemukan jawabannya dan dia menutup artikelnya dengan ungkapan terkenal "apa yang terjadi di Vegas, biarkan tetap di Vegas".