Luhut akui ada lobi kunjungan Presiden Jokowi ke AS

Pemerintah Indonesia tak akan melakukan upaya hukum atas tuduhan terhadap Presiden Joko Widodo yang menggunakan jasa konsultan atau lobi saat berkunjung ke Amerika Serikat. Termasuk ketika bertemu Presiden Amerika Serikat Barrack Obama dan pengusaha-pengusaha di Amerika Serikat."Ngapain kita pakai-pakai upaya hukum? Saya tahu kok ada lobi-lobi itu untuk kepentingan perdagangan," kata Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan di Istana, Jakarta, Senin (9/11).Menurut Luhut, lobi adalah hal yang wajar dimiliki negara-negara lain. Apalagi berkaitan dengan kepentingan perusahaan-perusahaan."Jadi perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada kepentingannya di Amerika misalnya kelapa sawit, pulp, udang, lingkungan mereka memanfaatkan momen kunjungan presiden itu untuk melakukan pendekatan sana sini, tidak ada yang aneh dan itu sah-sah saja," jelasnya.Menurut Luhut, lobi perusahaan adalah hal yang wajar. Bahkan hampir sebagian besar negara-negara memiliki konsultan atau tim lobi."Dan itu kita refer pembicaraan itu dengan itu ya boleh-boleh saja karena itu menyangkut lapangan kerja di dalam negeri dan itu common practice di Amerika. Di Amerika itu hal-hal yang lumrah, cuma satu-satunya, cuma dua negara yang tidak punya lobi di Amerika, Indonesia dan Myanmar atau Kamboja, yang lainnya itu punya. Sehingga Singapura, Cina, Filipina semuanya punya dan itu resmi oleh pemerintah," jelasnya.Oleh sebab itu, lanjut Luhut, dirinya ada pikiran untuk mengusulkan kepada Presiden agar membentuk tim lobi untuk pemerintah. Tim ini nantinya dilegalkan dalam sebuah peraturan atau undang-undang."Saya malah terpikir elok juga mungkin dimasukin ke APBN ke depan untuk lobi-lobi semacam itu, lobi-lobi untuk kepentingan perdagangan kita. Karena harus ada urusan juga misalnya ke kongresnya, itu kan harus diurusin. Saya lagi terfikir, saya nanti akan konsultasikan, laporkan ke presiden," tutup Luhut.