Di balik enggannya warga Palembang bicara rumah singgah kabut asap

Asal-usul keberadaan rumah singgah atau rumah evakuasi balita korban asap di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, diduga hanya direkayasa buat dipamerkan ke Presiden Joko Widodo, pada Jumat (30/11) pekan lalu masih suram. Sebab hingga kini, pernyataan pejabat pemerintahan setempat juga masih simpang siur.Saat merdeka.com menyambangi kantor lurah setempat, juga tidak mendapat jawaban pasti soal asal-usul rumah singgah bagi bayi korban asap. Justru staf lurah terkesan enggan memberikan penjelasan rinci."Lurahnya lagi keluar dik. Kami tidak tahu soal rumah itu, nanti jawaban kami salah. Mending tanya langsung sama ketua RT atau RW-nya," kata seorang staf Lurah 5 Ulu Palembang, kemarin.Tak hanya staf lurah, warga setempat juga kelihatan takut saat ditanyai awak media terkait rumah singgah itu. Warga dengan tegas mengaku tidak ingin komentarnya jadi bumerang. Begitu nama mereka ditanya, lagi-lagi warga enggan menyebutkan. Mereka khawatir akan dipermasalahkan."Saya tidak tahu soal rumah singgah itu. Coba tanya-tanya orang lain saja, nanti masalah. Kami kan warga biasa," ungkap wanita yang hanya menyebutkan inisial namanya, L (50).Sementara itu, ketua RT setempat, Sarkoni Yulian, mengaku mengetahui persis keberadaan rumah singgah itu. Apalagi, jarak antara rumahnya dan rumah singgah sangat berdekatan, hanya sekitar sepuluh meter."Memang sudah berdiri beberapa hari sebelum kedatangan Jokowi, direhab dulu. Sudah izin juga sama saya," ujar Sarkoni.Sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi Nasdem asal Sumatera Selatan, Irma Suryani, mengaku sebagai penggagas pendirian rumah singgah itu. Dia mengatakan, proses pendirian rumah telah dilakukan pada 14 Oktober 2015, yakni dengan menyewa satu unit rumah kosong tua milik keluarga Cek Gadis, yaitu H Sul. Dia mengatakan menyewa rumah itu selama enam bulan.Kemudian, lanjut dia, Koalisi Masyarakat Peduli Balita Korban Asap dibantu warga mulai melakukan renovasi fisik rumah, seperti pembuatan toilet, listrik, lantai, dan jembatan serta penutupan ventilasi rumah, penambahan pembersih udara dan pemasangan AC, serta instalasi air."Tanggal 21 Oktober, aktivis dari Walhi dan beberapa aktivis lainnya yang mengelola rumah ini," kata Irma.Tak cuma itu, warga juga mengeluhkan pelayanan di rumah singgah atau rumah evakuasi balita akibat kabut asap di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang. Sebab, tim dokter dan perawat tak rutin ada di lokasi.

Asmawati (35), adalah salah seorang orangtua pasien yang mengaku kecewa dengan pelayanan rumah singgah itu. Dia dan anaknya, Hazira Rizkia (10 bulan), sudah empat hari menginap di rumah itu, atau sejak kunjungan Presiden Joko Widodo, Jumat (30/10) lalu. Namun hingga kini anaknya belum juga mendapatkan perawatan."Sampai sekarang belum juga diobati, sudah empat hari di sini. Anak saya kena infeksi paru-paru," kata Asmawati.Saat ini, Asmawati dan putrinya hanya menjalani rawat inap di ruang isolasi rumah tersebut. "Sekarang cuma dirawat di sini (ruang isolasi)," ujar Asmawati.Sementara warga sekitar berinisial L (50) menyebut, pelayanan rumah singgah itu terkesan tebang pilih. Sebab, mayoritas pasien dilayani bukan berasal dari RT setempat, tetapi malah warga lain.Terakhir, anak L sebenarnya mendapatkan giliran pengobatan pada Minggu (1/11) pekan lalu. Namun, perawatan tak cukup optimal, karena dia hanya ditanya-tanya dan langsung diberikan obat."Kemarin anak saya dapat giliran. Tapi tidak dicek apa-apa, cuma ditanya, habis itu dikasih obat, dua botol sirup," kata L.Koordinator rumah evakuasi balita 5 Ulu Palembang, Afex Indawan membenarkan kejadian tersebut. Menurut dia, hal itu lantaran dua orang dokter dan satu perawat yang menjadi relawan jarang datang."Ya memang begitu. Dokter dan perawat kita jarang datang, tidak tiap hari ke sini. Walaupun datang cuma sebentar. Pasien kita sekarang sudah 200 lebih, membeludak," kata Afex.Pantauan merdeka.com, di rumah tersebut terpasang pengumuman di pintu utama dengan kalimat "Hari ini tidak ada dokter untuk balita." Uniknya, ada salah tulis tanggal waktu pemeriksaan lanjutan. Di pengumuman itu tertulis, 'Selasa 2 September 2015 pukul 09.00 WIB.'"Maaf mas, salah tulis. Maklum lagi pusing," ujar seorang pengurus sambil mencopot pengumuman tersebut.

Selain dihebohkan dengan isu rekayasa untuk dipamerkan ke Presiden Joko Widodo, rumah singgah atau rumah evakuasi balita korban asap di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, sempat disatroni polisi. Sejumlah pengurus rumah singgah mengaku digeledah polisi atas tuduhan rumah tersebut ilegal.Koordinator rumah evakuasi balita 5 Ulu Palembang, Afex Indawan mengungkapkan, penggeledahan itu terjadi pada Sabtu (31/10) sekitar pukul 24.00 WIB. Beberapa pengurus rumah yang sedang mengobrol di depan rumah, didatangi sejumlah polisi yang berseragam lengkap dan pakaian preman.Tiba-tiba, seluruh pengurus digeledah anggota polisi. Kemudian, kata dia, beberapa anggota memaksa masuk ke dalam rumah untuk digeledah. Namun, penggeledahan itu batal karena ada beberapa balita yang sedang tidur di dalam rumah itu."Waktu digeledah itu, tidak ditemukan barang-barang bukti. Mereka (anggota) mau masuk ke dalam, tapi saya cegat karena di dalam ada anak-anak," kata Afex kepada merdeka.com.Kemudian, sambung dia, anggota polisi ada yang menyebut saat kejadian penggeledahan itu lantaran rumah singgah tersebut ilegal."Kami disebut ilegal, dituduh begitu. Kami tidak terima," ujar Afex.Keterangan pengurus rumah singgah dibantah keras Kapolsek Seberang Ulu I Palembang, Kompol Suhardiman. Menurut dia, penggeledahan itu lantaran anggotanya melihat ada warga yang lari ke rumah singgah itu, saat digelar razia rutin terhadap pengendara motor dan peredaran narkoba.Kemudian, anak buahnya mengejar pelaku hingga ke rumah singgah tersebut. Di sana, anggota melihat sejumlah orang sedang nongkrong. Agar tidak kecolongan, polisi melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang bukti."Malam itu kami gelar razia narkoba. Ada orang lari masuk lorong ke rumah itu. Nah, wajar kalau kami geledah, termasuk orang-orang yang nongkrong malam itu," kata Suhardiman.Terkait adanya keterangan anak buahnya menuding rumah singgah itu ilegal saat dilakukan penggeledahan, Suhardiman menampiknya. Menurut dia, saat kejadian banyak wartawan media cetak dan elektronik ikut melakukan peliputan dan tidak mendengar perkataan tersebut."Kami tidak ada sangkut paut dengan rumah singgah itu. Saya tegaskan, tidak ada anak buah saya yang bilang rumah itu ilegal. Kalau tidak percaya, lihat rekaman kawan-kawan wartawan yang meliput di lokasi," tutup Suhardiman.