Proyek monorail Jokowi dulu gagal, akankah LRT bernasib sama?

Presiden Joko Widodo akhirnya meresmikan peletakan batu pertama atau ground breaking proyek light rail transit (LRT). Proyek ini merupakan salah satu moda transportasi massa terpadu yang ditujukan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Meski begitu, muncul kekhawatiran, LRT akan bernasib seperti proyek monorail yang pernah dijanjikan Jokowi akan tuntas saat menjadi gubernur DKI Jakarta, namun kenyataannya mangkrak.Sebelum melakukan peresmian LRT, Jokowi terlebih dahulu menerbitkan tiga peraturan presiden (Perpres) sebagai payung hukum proyek ini. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, dalam perpres itu diatur untuk jalur luar yang terintegrasi dengan Jakarta akan dikerjakan PT Adhi Karya. Kemudian, dengan dimulainya proyek ini maka harus dibentuk badan penyelenggara transportasi jabodetabek."Yang ketiga berkaitan dengan penunjukan BUMD DKI yang dikoordinasikan gubernur, agar LRT yang dari luar yang kemudian masuk ke dalam wilayah Jakarta, dapat dikoordinasikan dengan baik," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Istana, Jakarta, Rabu (2/9).Soal masuknya Adhi Karya di proyek ini, Pramono menegaskan, tak ada yang perlu dipersoalkan meski Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat tak setuju. Sebelumnya, Ahok khawatir proyek ini akan bernasib seperti monorail."Yang luar DKI, diberikan tanggung jawab pada Adhi Karya. Kan ada dua, berkaitan sarana dan prasarana. Nanti kalau Adhi karya masuk wilayah DKI, maka dia juga harus menyampaikan tender seperti biasa. Dia akan jadi peserta. Tidak lagi seperti di luar dia mendapatkan privilege," pungkasnya.LRT direncanakan memiliki 7 koridor dan akan menghubungkan berbagai wilayah di Jakarta. Koridor-koridor tersebut adalah Koridor I (Kebayoran Lama-Kelapa Gading) sepanjang 21,6 km, Koridor 2 (Tanah Abang-Pulo Mas) sepanjang 17,6 km, Koridor 3 (Joglo-Tanah Abang) sepanjang 11 km, Koridor 4 (Puri Kembangan-Tanah Abang) sepanjang 9,3 km, Koridor 5 (Pesing-Kelapa Gading) sepanjang 20,7 km, Koridor 6 (Pesing-Bandara Soekarno-Hatta) sepanjang 18,5 km, dan Koridor 7 (Cempaka Putih-Ancol) sepanjang 10 km.Saat melakukan ground breaking di kawasan TMII, Rabu (9/9) kemarin, Presiden Joko Widodo mengakui jika Indonesia tertinggal dalam pembangunan infrastruktur, khususnya transportasi massa. untuk itulah, proyek ini merupakan salah satu percepatan pembangunan selama masa pemerintahannya.Menurutnya, pembicaraan pembangunan LRT sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu atau pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Permasalahan selama ini ialah landasan hukum pembangunan dalam bentuk peraturan presiden tak kunjung keluar. Pasalnya, perpres diperlukan karena proyek tersebut meliputi sejumlah daerah.Saat ini, Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya hanya membutuhkan waktu dua hari dalam pembuatan Perpres. "Dirut Adhi Karya bilang ini sudah dibicarakan 3 tahun lalu, akhir Desember 2012. Kini Gubernur DKI, Dirut Adhi, dan saya ketemu lagi tapi ditambah Menteri BUMN, Gubernur Jabar. Ketemu dan sepakat," ujarnya, Jakarta, Rabu (9/9)."Kalau saya orangnya memang simpel, sudah siap semuanya, saya tanya? Sudah. Tapi kurang satu, Perpres. Beri waktu dua hari, saya buat," tambahnya.

Presiden Jokowi mengatakan, berdasarkan pembicaraan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, pembangunan baru bisa dimulai pada Januari 2016. Meski agak terkejut, namun Jokowi tak mempermasalahkan asalkan pembangunan selesai sebelum penyelenggaraan ASEAN Games pada 2018."Semua terintegrasi. Semuanya harus sambung. LRT, MRT, busway, kereta cepat, kereta bandara," jelasnya.Terkait keraguan nasib proyek ini akan seperti monorail, Jokowi menjamin hal itu tidak akan terjadi. "Memulai sesuatu yang tidak ada masalah. Ini kan memulai sesuatu yang tidak ada masalah, mulai dari nol. Kalau monorail dulu memang sudah ada masalah sehingga harus diurai, mengurai masalah kan tidak mudah dan tidak rampung," kata Jokowi.Jokowi menjelaskan, berbeda dengan LRT, proyek monorel begitu banyak masalah. Saking banyaknya masalah, sehingga sulit mengurai untuk melanjutkan monorel. Namun demikian, lanjut Jokowi, tiang monorail yang mangkrak tersebut akan digunakan untuk LRT. Sehingga apa yang telah mangkrak dari monorel ada manfaatnya untuk masyarakat."Nanti tiang monorail akan digunakan LRT, semuanya kepakai, tidak ada masalah," imbuhnya.Selain itu, Jokowi juga menegaskan bila transportasi massal tidak hanya difokuskan di wilayah Jawa. Tetapi pemerintah juga akan mengebut pembangunan kereta di Sulawesi dan Papua."Pembangunan transportasi tidak hanya di Jawa saja, akhir bulan ini saya mulai pembangunan kereta api di Sulawesi," tandasnya.Hal senada diucapkan Ahok. "Ini jangan sama kayak monorel, peletakan batu pertama jadi batu nisan," katanya di lokasi yang sama.Menurutnya, tidak lagi ada penundaan untuk menyelesaikan pembangunan LRT. Pasalnya anggaran pun sudah menjamin pembangunan lewat dana APBN. "Ini ada APBN jadi aman," ujarnya.Jika dulu monorail digarap swasta, Ahok mengatakan, proyek LRT sebagian ditanggung oleh APBN. "Sekarang beruntung. Pak Jokowi sudah ke sana (istana), rapat berapa kali (dengan Presiden SBY), kita udah ketemu formula, nah saya kira udah cocok," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (9/9).Ahok menjelaskan, pembangunan rel akan dikerjakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sementara untuk pengadaan kereta akan dilelang."Semua prasarana, relnya itu Pemda yang bangun, sama negara yang bangun. Nanti yang keretanya, baru dilelang, operasionalnya baru dilelang. Jadi kira-kira itu 30 persen lah, kita tanggung 70 persen," papar Ahok.Untuk diketahui, proyek monorail yang kini menyisakan tiang-tiang pancang merupakan gagasan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pada 2002 untuk mengembangkan moda angkutan massa selain bus Transjakarta dan subway. Monorel di Jakarta terbagi dalam dua jalur. Rute jalur hijau (green line) yakni Semanggi-Casablanca- Kuningan-Semanggi dan jalur biru (blue line) meliputi Kampung Melayu-Casablanca- Tanah Abang-Roxy.Pada 2004 konstruksi pun mulai dikerjakan dengan membuat tiang-tiang pancang. Namun, pembangunan proyek ini tersendat-sendat. Harapan sempat muncul saat seremonial pemasangan batu pertama di Tugu 66, Kuningan, Jakarta Selatan pada Oktober 2013. Namun, setelah batu pertama dipancangkan belum berlanjut ke batu kedua. Alih-alih terlihat ada struktur konstruksinya, area konstruksi sama sekali tidak ada kegiatan.Salah satu yang menjadi masalah adalah, pemenang tender PT Jakarta Monorail tidak mampu menunjukkan mereka memiliki uang sebesar Rp 30 persen seperti yang diinginkan Pemprov DKI. Total nilai proyek ini sebesar Rp 12 triliun. PT JM juga juga dinilai menyalahi pembangunan depo di Waduk Setiabudi dan Tanah Abang yang merusak tata ruang."Dari dulu kami minta mana bukti uang 30 persen. Mereka tetap ngotot hanya 1,5 persen sesuai peraturan Bappenas. Kalau gitu, jangan-jangan properti kami yang diminta, dibuat sebagai jualan lagi. Saya tidak setuju," kata Ahok kala itu.