Usul bubarkan IPDN, Ahok diserang bertubi-tubi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali membuat kontroversi. Pernyataan dia soal pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memicu polemik. Ahok pun mendapat serangan bertubi-tubi dari berbagai pihak.Pekan lalu, Ahok mengungkapkan, keberadaan IPDN selama ini tidak membuat lembaga pemerintahan berjalan baik. Apalagi dia menduga ada permainan anggaran di IPDN."Saya pernah minta kepada Presiden Jokowi agar membubarkan IPDN karena ada permainan pos anggaran di situ," ujar Ahok saat melantik pejabat Pemprov DKI Jakarta, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).Ahok juga memberikan jurus jitu kepada presiden Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan oknum yang bermain anggaran pemerintah."Saya bilang ke presiden, Pak Jokowi saya punya 3 formula nih pak. Presiden nanya, Apa itu? Saya jawab, pertama pecat, kedua pecat dan ketiga pecat," paparnya.Dia juga mengaku semenjak menjabat di pemerintahan tidak pernah memakai jasa dari lulusan IPDN dan lebih memilih jasa TNI. "Saya dari dulu nggak pernah pakai protokol atau ajudan dari lulusan IPDN, lebih baik pakai TNI AD," kata dia.Pernyataan Ahok soal IPDN tak berhenti di situ. Ahok menyatakan, dengan adanya undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), keberadaan lembaga pendidikan abdi negara itu tak lagi diperlukan karena mereka bisa melibatkan tenaga dari sektor swasta buat menjalankan sebagian fungsi pemerintahan."Menurut saya undang-undang ASN sudah tidak memberikan keistimewaan kepada IPDN. Undang-undang ASN sudah bicara swasta juga bisa tarik masuk ke pemerintahan. Jadi sudah tidak membutuhkan IPDN sebetulnya," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/9).Ahok mengatakan, sewaktu dia menjadi Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dia terlibat dalam penyusunan Undang-Undang ASN. "Jadi kalau ada anggota DPR yang ngomong seperti itu, saya kan dulu anggota DPR komisi II, saya tim perumus UU ASN. Adanya ASN itu swasta pun boleh masuk ke DKI (jadi pejabat)," ujar Ahok.Protes keras atas pernyataan Ahok datang dari Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. "Saya mewakili para alumni IPDN, menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar IPDN dibubarkan. Kami cukup kaget, ada seorang gubernur, sampai melontarkan usul pembubaran IPDN," ucap Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, Arief M Edie, di Jakarta, Selasa (8/9).Menurut Arief, Ahok tidak memahami sejarah IPDN. Pernyataan Ahok, katanya, membuat alumni sakit hati. "IPDN sudah ada sejak zaman Soekarno. Bahkan, Bung Karno sendiri yang meresmikan berdirinya sekolah pamong praja tersebut. Tapi, sebagai alumni IPDN, kami sangat kecewa dan terluka dengan pernyataan itu," tukasnya."Tapi perlu kami tegaskan, jika memang rakyat Indonesia menginginkan IPDN dibubarkan, bagi kami itu tak masalah. Asal memang rakyat yang meminta," imbuhnya.Arief mengatakan saat ini tidak hanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memakai lulusan IPDN, semua pemerintahan daerah di Indonesia pun memakainya. Lulusan IPDN, katanya, tersebar sampai level terendah pemerintah, yaitu camat atau lurah. Banyak yang bertugas di pelosok, bahkan perbatasan.

"Dan sepengetahuan kami, banyak kepala daerah, baik itu gubernur, bupati atau wali kota yang merasa puas dengan kinerja para alumni IPDN. Mungkin Pak Ahok, lagi pusing mengurus Jakarta sehingga kemudian keluar pernyataan yang kami sayangkan," ujarnya."Dan, bila memang ada beberapa oknum lulusan IPDN berbuat cela, tak bisa kemudian disimpulkan lembaganya juga tercela," paparnya.Sindiran pedas dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal pernyataan Ahok. Dengan nada menyindir, Ahok dianggapnya lebih hebat dari dirinya. "Tanya Ahok dong, kan Pak Ahok lebih hebat," kata Tjahjo di Istana, Jakarta, Selasa (8/9).Sedangkan Wapres Jusuf Kalla menilai IPDN masih diperlukan untuk mendidik para calon birokrat. Dia tak setuju dengan usulan sekolah tinggi tersebut dibubarkan. "Kita tetap memerlukan pendidikan birokrasi untuk pamong praja, IPDN. Khusus untuk pamong praja, urusan camat, lurah, itu harus ada pendidikannya," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa (8/9).Terkait unsur kekerasan dalam proses pendidikan terhadap peserta didiknya, JK mengatakan hal itu bukan menjadi alasan untuk membubarkan IPDN. "Kalau begitu bukan IPDN-nya yang dibubarkan, tetapi unsur kekerasannya yang harus dihilangkan. Kepemimpinan pamong praja itu, Kemendagri harus ada sekolahnya, sama dengan dengan insinyur ada pendidikan insinyur, dokter ada pendidikan dokter," jelasnya.Suara keras datang dari Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman. Bahkan, dia meminta Ahok jangan asal bicara. "Tidak setuju, jangan dibubarkan. Ahok sebagai Gubernur juga jangan semaunya ngomong," kata Rambe saat dihubungi merdeka.com, Selasa (8/9).Rambe menyatakan justru saat ini keberadaan Pamong Praja sangat dibutuhkan di seluruh daerah Indonesia. Oleh sebab itu, dia malah berharap agar IPDN justru mendapatkan perhatian yang lebih agar mampu mencetak Pamong Praja yang memiliki kompetensi yang mumpuni."Harus ditingkatkan. Itu kan sekolah pamong. Pamong kita ini justru harus diperbaiki. Jadi jangan malah dibubarin. Kalau misalnya sekarang kurang baik kita perbaiki," tegasnya.