Pencairan PSKS warga Kota Lama Malang ditunda demi menunggu Jokowi

Penundaan itu karena rencana peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera oleh Presiden Joko Widodo.

Oleh Darmadi Sasongko - Reporter

Sebanyak 16.932 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang merupakan keluarga miskin di Kota Malang menerima pencairan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Dana dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 600 Ribu diterimakan melalui Kantor Pos dan beberapa kelurahan.

Namun khusus kelurahan Kota Lama, penerimaan PSKS ditunda pada 27 April 2015. Penundaan itu karena rencana peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera oleh Presiden Joko Widodo yang rencananya akan datang ke Malang.

"Karena peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera oleh Presiden, khusus yang kelurahan Kota Lama ditunda," kata Djoko Tjiptono, Wakil Kepala Kantor Pos Kota Malang, Rabu (15/3).

Rencana pembagian dana PSKS di Kota Lama sebanyak 891 RTS.â¬ Kendati demikian masih ada warga Kota Lama yang mendatangi Kantor Pos.

"Saya belum dapat kabar mas, kata teman-teman hari ini, tapi ternyata diundur," kata Juwono di Kantor Pos Kota Malang.

Warga penerima dana PSKS disediakan tempat khusus di belakang Kantor Pos. Mereka secara tertib mengantre sejak pagi. Penerima PSKS adalah pemegang Kartu Perlindungan Sosial (PKS) yang sudah ditetapkan dengan wajib menunjukkan KTP dan KK saat pengambilan.

Hari ini pencairan serentak di Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang dan Klojen dilakukan secara serentak.

"Kota Malang mendapat jatah sebanyak 16.932, sementara Batu sebanyak 6.261, sedangkan Kabupaten Malang mendapatkan paling banyak, yakni 146.381," ungkapnya.

Salah seorang penerima PSKS, Djaelani Setiawan (68) mengaku akan menggunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Warga Jalan Aries Munandar Kota Malang itu mengaku tidak punya tanggungan secara ekonomi.

"Anak saya ada tujuh, cucu saya sudah 19. Ya nanti uangnya untuk ngasih cucu," kata pria difabel, yang mengantre menggunakan sepeda motor roda tiga itu.

Sementara Muhammad Ansory (59), warga Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen mengaku sudah dua kali mendapatkan PSKS. Pertama mendapatkan Rp 400 Ribu dan sekarang Rp 600 Ribu.

Ansory mengaku akan menggunakan uangnya untuk membayar biaya sekolah anaknya yang kini sedang mengikuti UN. Anaknya duduk di SMA PGRI, sebelum mengikuti UN diminta menandatangani surat pernyataan untuk segera menyelesaikan tunggakan biaya sekolah sebesar Rp 1.650.000 juta.â¬

"Saya punya tanggungan Rp 1.650.000 biaya sekolah anak saya. Uang itu akan digunakan untuk mencicil pembayaran di SMA PGRI," katanya.

Ansory memiliki 5 anak, 2 anaknya sudah berumah tangga, sementara 3 anaknya masih sekolah. Dua anak duduk di jenjang SMA, dan satu anak di SMP.

"Sehari-hari saya bekerja sebagai buruh pekerja bangunan, istri di rumah saja. Hari ini saya tidak bekerja," katanya.