Komnas HAM: Bentrok TNI-Polri di Batam masih karena BBM ilegal

Dua Komisioner Komnas Ham RI Natalius Pigai dan Nur Kholis menyambangi Mabes Polri Jalan Truno Joyo, Jakarta Selatan, Kamis (4/12). Mereka datang guna memaparkan hasil investigasi Komnas HAM terkait keributan panjang antara Institusi Polri dan TNI di Batam, Kepulauan Riau, 19 November kemarin.Hasil temuan Komnas HAM, pemicu konflik antara anggota Satuan Brimob Polda Batam dan Anggota Yonif 134/Tuah Sakti pada Kamis (19/11) lalu, karena proses hukum terhadap anggota polisi yang menembak empat anggota TNI pembeking BBM ilegal belum tuntas."Konflik itu terjadi salah satu karena kurangnya proses penegakan hukum yang objektif, imparsial, transparan dan dapat memberi rasa kepuasan keadilan secara umum kepada masyarakat maupun secara khusus kepada prajurit TNI," kata Komisioner Komnas Ham RI Natalius Pigai usai memberikan laporannya kepada pihak Polri.Atas temuannya itu, maka Komnas HAM meminta pihak Polri agar memproses anggotanya yang terbukti bersalah. Desakan itu supaya kisruh ditubuh Polri dan TNI tak terulang."Kami minta dorong penegakan hukum baik di anggota kepolisian yang salah, baik itu disiplin, pidana, maupun kode etik," ujar Natalius.Laporannya itu diterima oleh Wakil Kepala Polisi RI, Komjen Pol Badrodin Haiti. Dia mengatakan, Polri siap menindak lanjuti temuan Komnas HAM itu. "Wakapolri akan dorong proses peradilan dari penegakan disiplin, pidana, kode etik," kata dia.Lebih jauh Natalius menjelaskan, bukan cuma pada Polri. Komnas HAM juga mendesak TNI memproses anggotanya jika terbukti melanggar hukum dalam peristiwa September silam. Pihaknya akan memberikan laporannya Ke TNI pada Rabu (10/12) mendatang."Proses hukum TNI dan Polri itu kan beda. TNI hukum sendiri, konvensional. Kalau Polri kan peradilan umum butuh waktu yang panjang mulai dari penyidikan, penyelidikan sampai inkrah. Ini berbelit-belit jadi bikin kecewa dan keresahan jadi merasa tidak adil," tutur Natalius.