Lewat e-Blusukan, TKI di Singapura keluhkan KTKLN pada Jokowi

Tujuh negara yang dihuni para TKI seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Mesir usai melakukan komunikasi dengan Presiden Jokowi lewat Electronik Blusukan (E-Blusukan). Lewat perwakilannya satu persatu, poin utama mereka mengeluhkan masalah Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang dianggap malah merugikan TKI. Sebenarnya e-Blusukan juga dilakukan untuk TKI di Arab Saudi, tapi karena masalah sinyal, Presiden tak bisa komunikasi dengan TKI di sana."Poin KTKLN, meminta pemerintah menindak oknum bandara, kami tidak mau ada diskriminasi di bandara sehingga TKI gagal terbang, pungli, dan apabila pemerintah tidak bisa menindak hapuskan KTKLN karena tidak ada gunanya," kata perwakilan TKI di Singapura Yati lewat teleconference kepada Presiden Jokowi, Minggu (30/11).Selain itu, kata Yati, perekrutan dan pembekalan TKI juga kurang. Selama ini pembekalan yang dilakukan oleh PJTKI tidak maksimal. "TKI yang baru diberangkatkan ke luar negeri banyak yang tidak menerima gaji dari 8 sampai 12 bulan," tambah Yati.Sehingga, Yati bersama TKI lainnya meminta Pemerintahan Jokowi-JK memberikan perhatian terhadap nasib para TKI. "Kami mengharapkan pemerintah memberikan perhatian dan pendidikan peningkatan skil untuk TKI yang sudah pulang ke Tanah Air jangan sampai ke luar negeri lagi jadi TKI. Ada beberapa daerah untuk peningkatan skil ini kami mengharapkan pemerintah lebih mengoptimalkan lagi," kata Yati.Presiden Jokowi diminta memperhatikan TKI di Singapura. "WNI di Singapura yang dapat permanen residen wajib national service, sipil atau militer. Kalau militer ada kontradiksi UU. Kalau tidak mereka akan di-black list di sekolahnya atau pekerjaan di masa depan," terang Yati.