Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) RI Prof. Dr. JE Sahetapy gerah ketika tes keperawanan bagi seorang calon Polwan dipermasalahkan. Dia menilai tes keperawanan calon Polwan merupakan manuver murahan."Jangan bicara seks, itu manuver murah. Jangan kita yang tak mengerti terus berbicara seks," kata Sahetapy dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Komisi Hukum Nasional RI (KHN) dengan tema 'Pekerjaan Rumah di Bidang Hukum Pemerintahan Jokowi-JK' di Jakarta, Rabu (19/11).Lebih lanjut, tambah Sahetapy, justru banyak pekerjaan yang harus dituntaskan dalam pemerintahan Jokowi-JK dalam bidang hukum dibandingkan dengan hanya sekedar tes keperawanan calon polwan. Menurut dia, ada dua kasus hukum yang harus segera dituntaskan oleh Polri selaku penegak hukum."Ada 2 kasus yang bagi saya seperti pasir di mata saya. Kasus Antasari dan kasus Munir, ini harus segera diselesaikan," jelas Sahetapy.Diketahui, tes keperawanan bagi perempuan yang ingin menjadi polisi wanita (Polwan) menuai kontroversi. Tes keperawanan dinilai sebagai bentuk diskriminasi dan pelemahan terhadap martabat wanita.
Prof JE Sahetapy sebut PR Polri banyak, bukan cuma urusi perawan
"Jangan bicara seks, itu manuver murah. Jangan kita yang tak mengerti terus berbicara seks," kata Sahetapy.
Advertisement
Rekomendasi