Jerit Suara Pemulung Usai TPA Putri Cempo Solo akan Ditutup

Puluhan pemulung dan peternak yang biasa beraktivitas di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Putri Cempo, Mojosongo, melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Solo, Selasa (1/9) pagi.

Mereka menyampaikan orasi dan membentangkan poster di Pendhapi Gede. Beberapa poster bertuliskan 'Sumber Hidup Kami Diancam Negara', 'Kami Hidup Tergantung Rosokmu', dan 'Katanya Kami Berjasa Tapi Disingkirkan' dan lainnya.

Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan petugas gabungan. Kepala DLH Kota Solo Herwin Tri Nugroho Adi turut hadir menyaksikan.

Ketua Paguyuban Pemulung TPA Putri Cempo, Sukarni menyuarakan protes keras atas kebijakan pengelolaan sampah baru yang disebut mematikan mata pencaharian mereka.

Menurut dia, ada 371 pemulung rosok dan 93 pemulung pakan ternak yang bergantung pada TPA Putri Cempo. Mereka merasa berkontribusi mengurangi volume sampah, namun kini seolah disingkirkan tanpa perlindungan sosial.

“Ada penurunan drastis perolehan sampah layak jual dan pakan ternak akibat akumulasi kebijakan pembatasan yang menutup ruang hidup pemulung di lapangan,” ungkapnya.

Menurutnya, ada 3 faktor penyebab. Yakni pemilahan dari hulu sehingga sampah layak jual dan sudah diserap sebelum tiba di TPA. Adanya penyekatan armada, dimana truk diputar balik jika membawa sampah tercampur plastik.

"Ada monopoli PLTSa.  Tonase sampah wajib diserap penuh pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, seperti kewajiban 50 ton pertama, sebelum sisanya untuk pemulung. Akibatnya volume sampah bernilai ekonomis seperti kantong plastik, botol, dan emberan merosot tajam," urainya.

Jika sebelumnya para pemulung mampu mengumpulkan 5–10 karung per hari, Sukarni menyebut saat ini turun menjadi 1–3 karung per hari.

 

5 Tuntutan ke Wali Kota

Paguyuban mendesak Wali Kota Solo Respati Ardi merealisasikan 5 tuntutan : 1. Akses adil, ruang untuk memilah sampah layak jual sebelum masuk pembakaran PLTSa 2. Hentikan penyekatan, pembatasan armada yang mematikan pendapatan harian pemulung 3. Transisi berkeadilan, mengakui peran historis pemulung dan mengintegrasikan hak hidup ke sistem TPA 4. Evaluasi PLTSa, termasuk penanganan limbah B3 bottom ash dan transparansi uji emisi 5. Jaminan kesehatan, pengobatan gratis dan pemulihan bagi warga serta pemulung terdampak

“Paguyuban berharap Wali Kota segera menyikapi tuntutan ini secara nyata demi tegaknya keadilan sosial bagi warga kecil di Kota Solo,” tegas dia.

Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Solo Respati Ardi justru menyebut berkurangnya sampah ke TPA sebagai bukti awal keberhasilan penanganan sampah.

“Kalau memprotes berkurangnya sampah yang masuk ke Putri Cempo, justru ini menunjukkan keberhasilan warga Solo dalam hal penanganan sampah,” ujar Respati.

Menurutnya, pengurangan sampah ke Putri Cempo bagian dari upaya mengakhiri open dumping dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah.

Respati mengakui kebijakan itu berdampak pada pemulung. Pemkot menyiapkan solusi melalui program 'Rumah Siap Kerja', berupa pelatihan dan diversifikasi usaha.

“Kalau ada yang mungkin merugi akibat sampahnya berkurang ke TPA, kita sediakan solusi melalui Rumah Siap Kerja. Kami selalu membersamai rekan-rekan,” katanya.