Anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup baik dengan meminta KPK untuk meneliti nama-nama calon menteri yang akan duduk dalam kabinetnya.Namun, Ade menuturkan langkah Jokowi jangan berhenti di KPK. Ada lembaga lain yang harus dilibatkan seperti Ditjen Pajak dan Komnas HAM."Jokowi jangan setengah-setengah. Yang dilihat dari menteri bukan terkait dengan integritas, soal HAM dan sebagainya harus dilihat," kata Ade di kantor KontraS, Jakarta, Selasa (21/10).Ade mengatakan Jokowi harus menjalankan rekomendasi KPK, terkait nama-nama menteri yang memiliki rapor merah atau kuning. Hal ini wajib dijalankan bukan sekadar formalitas."Kalau rekomendasi KPK dalam bahasa agama harus sunah atau wajib, kami inginnya wajib," kata Ade.Dari nama-nama yang sudah beredar, ICW sendiri mengusulkan 5 nama yang masuk dalam calon menteri yang bermasalah."Yang pasti yang merah dan yang kuning, tanya KPK saja," katanya.
ICW ingatkan Jokowi, ada 5 calon menteri bermasalah
Ketika ditanya siapa saja nama calon menteri yang bermasalah, ICW melemparkannya ke KPK.

Advertisement
Rekomendasi
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9403312/original/084886800_1795361806-1001165989.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9403304/original/018737600_1795360968-IMG-20261122-WA0064.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9403143/original/064064500_1795328454-IMG_2608.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9403279/original/079057300_1795356890-1001165749.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9403267/original/034586600_1795350803-1001164979.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9402989/original/007430300_1795311751-1001163508.jpg)