Keluarga korban Satinah di Arab Saudi sepakat turunkan uang diat

Upaya pemerintah untuk melepaskan Satinah dari hukuman mati mulai menunjukkan titik terang. Tim khusus yang sudah diberangkatkan ke Arab Saudi sejak Minggu (30/3) kemarin telah mendatangi keluarga korban dan berkomitmen untuk memenuhi permintaan yang diajukan."Pemerintah Indonesia melalui tim sudah memenuhi tuntutan dari keluarga. Sampai tadi malam kita sepakat, setuju memenuhi tuntutan keluarga. Oleh karena itu, mereka sudah berangkat ke Provinsi Gasim untuk bertemu gubernur dan pengacara dari korban, dalam rangka menenuhi komitmen untuk memenuhi apa yang mereka tawarkan. Hasilnya masih belum, di sana masih pukul 09.00, mudah-mudahan tidak ada permintaan apapun," ungkap Menko Polhukam Djoko Suyanto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/4).Soal pembayaran yang diajukan keluarga korban, mereka sepakat untuk menurunkan uang diat dari 15 juta riyal menjadi 7 juta riyal (sekitar Rp 21 miliar). Dari jumlah itu, mereka meminta pemerintah membayar 5 juta riyal lebih dulu dan sisanya diangsur."Karena dinamika begitu tinggi, mereka minta tujuh dibayar tunai. Kita tetap menyediakan 3 juta riyal. 4 jutanya diambil 500 ribu dari Apjati. 500 ribu riyal dari pengusaha dan donatur di Saudi Arabia, dan 2 juta riyal dari pengusaha Indonesia," paparnya.Saat ini, tim yang sudah ditunjuk bersiap melakukan pembayaran kepada keluarga korban. Pembayaran tersebut dilakukan melalui pengacara mereka."Hari ini sudah janjian dengan pengacara pihak keluarga korban. Mereka dalam perjalanan membutuhkan waktu 4 jam ke Provinsi Gasim menemui gubernur dan keluarga korban memenuhi komitmen, dan perlu diketahui sekarang juga dideposit di pengadilan 5 juta riyal. Kalau mereka setuju 2 juta dari pengusaha akan segera kita kirim," lanjutnya.Untuk mencegah permintaan uang diat yang terlampau tinggi, pemerintah akan mengatur standardisasi nilau uang darah yang diambil dari APBN. Apalagi, berdasarkan aturan adat setempat, permintaan yang diajukan keluarga korban jauh melebihi aturan, yakni 500 ribu riyal."Ke depan pemerintah hanya bisa menyiapkan itu. Nanti kita bentuk badan yang bisa menggalang kalau masyarakat ada yang mau menyumbang, sehingga terkontrol. Sebab tidak mungkin APBN hanya fokuskan kepada pembayaran diat. Kecuali kalau bersangkutan tidak bersalah kita akan membuat semaksimal untuk menyelamatkan mereka," tandasnya.