Tangani bus berkarat, Ahok lebih percaya KPK ketimbang Kejagung

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) mengatakan saat ini dirinya lebih percaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketimbang Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menangani kasus bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang berkarat."Ini kan KPK periksa, Kejagung juga periksa, kalau Kejagung sudah periksa, KPK enggak bisa. Kejagung slow sedikit, biar KPK yang ambil alih karena prosentase yang bisa memenjarakan orang kan, tinggi kan itu KPK," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (7/3).Namun, Ahok membantah apabila dirinya disebut meragukan kinerja Kejagung untuk menyelesaikan kasus bus berkarat tersebut. Pasalnya, KPK mempunyai cara untuk membuktikan kasus korupsi lebih baik ketimbang Kejagung dengan pembuktian terbalik."Bukan meragukan Kejagung. Saya lebih suka cara menjeratnya itu yang KPK. Karena di KPK kalau kamu bilang main Rp 1 miliar, kamu punya harga Rp 10 miliar, tapi begitu KPK cek, dia cari minta pembuktian terbalik. KPK akan gunakan tindakan pidana pencucian uang, jadi Rp 9 miliar anda harus anda buktikan dan kalau enggak nanti sita loh, itu yang menarik. Tujuan kita kan untuk efek jera," jelas Ahok .Mantan Bupati Belitung Timur ini mencontohkan kasus korupsi dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran pada 2009 lalu. Kasus tersebut mandek saat ditangani Kejagung. Namun, kasus tersebut selesai saat ditangani KPK."Nah pola yang dipakai dalam kasus bus ini harusnya kayal kasus mobil pemadam kebakaran. Karena sebuah mesin ini semua spesifikasinya semua cocok, makanya kita tidak tahu kabar besi kadar metalurginya berapa inikan harus lebih jelas juga," kata Ahok .Ahok menambahkan KPK tidak perlu melakukan penggeledahan di Pemprov DKI Jakarta. Alasannya, lanjut Ahok , Pemprov DKI akan memberikan langsung data-data yang diperlukan KPK untuk mendalami kasus tersebut."Enggak usah geledah-geledah. Sama aku mah aku kasih saja. Nanti lu ribut lagi KPK datang geledah-geledah. KPK datang ke saya juga kamu enggak tau kalau itu orang KPK," pungkas dia.