Bisa kurangi joki liar, DPRD DKI setuju penerapan ERP

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang memilih program Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengatasi kemacetan di Ibukota Jakarta. Penerapan ERP lebih bermanfaat dari program ganjil-genap karena dapat mengurangi joki-joki liar."ERP iconnya yang diterapkan di zona 1, jadi di jalan protokol sekarang ini 3 in 1 akan dihapus. Saya setuju ERP diterapkan, karena menghindari Joki 3 in 1," ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Taufiq Azhar di Kantor DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/11).Namun, Taufiq mengaku belum mengetahui kapan program ERP ini dilaksanakan. Alasannya, kebijakan itu sudah direncanakan dari masa pemerintahan Fauzi Bowo. Namun sampai kini teknis mengenai pelaksanaan program itu belum dirapatkan kembali."Pelaksanaannya belum tahu. Program ini sudah direncanakan dari zaman Foke. Sampai saat ini belum rapat kembali tentang teknis yang akan diterapkan. Kita sebagai perwakilan masyarakat, ingin tahu sistemnya bagaimana," kata dia.Sebelum pelaksanaannya dimulai, lanjut dia, program ERP tersebut sebaiknya dirapatkan kembali dengan jajaran DPRD. Sehingga, nantinya bisa dibicarakan kondisi di lapangan dan sosialisasi mengenai sistem dari program ini."Sebelum pelaksanaan, baiknya ada rapat kembali. Jadi bisa kita bicarakan gimana keadaan dan sosialisasi sistemnya di lapangan," kata dia.DPRD DKI Jakarta sendiri juga setuju apabila penerapan program ini menggandeng pihak luar negeri seperti Norwegia dan Swedia. Namun, kerjasama itu jangan sampai menjadi hal satu-satunya yang diandalkan."Di sana kan sudah diterapkan, pelaksanaannya efektif, masyarakatnya mendukung. Kan beda di luar dengan di kita. Ini harus ada penyesuaian," pungkasnya.