Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pelayanan publik di Bandung
masuk dalam kategori buruk. Bahkan untuk kota besar dengan segala fasilitas memadai, Bandung setara dengan Kabupaten Nabire, salah satu daerah yang ada di Kepulauan Papua.Efek dari pelayanan publik yang buruk membuat Bandung dihadapkan dengan segala permasalahan krusial, seperti kemacetan, tata ruang yang semrawut, hutan kota yang hilang, dan krisis air.Padahal alokasi dari APBD yang ada ditujukan untuk pembangunan fisik infrastruktur yang rusak terbilang besar yakni sampai 80 persen."Ironis memang melihat Bandung dengan permasalahannya, saat ini, Bandung juga masuk dalan survei integritas pelayanan publik KPK 16 terburuk," kata anggota Badan Pekerja ICW Sely Martini, saat menggelar diskusi publik bertajuk "Strategi Pemberantasan Korupsi Kota Bandung" di Bandung, Jumat (4/10).Sehingga menurut dia, Bandung melalui kepemimpinan baru harus mereformasi sistem birokrasi yang korup. "Masalah yang juga dialami Kota Bandung adalah sistem birokrasi yang korup, banyak konflik kepentingan," ujarnya.Wali Kota Bandung terdahulu Dada Rosada pernah miliki Perwal Nomor 891/2008 tentang rencana aksi pemberantasan korupsi. Tapi Dada kini berbelit dengan hukum lantaran terbukti korupsi yang mencoba menyuap Hakim Setyabudi dalam penanganan perkara Bansos Kota Bandung."Nah kepemimpinan Bandung saat ini harus mereformasi birokrasi ini, diawal Kepemimpinan Ridwan Kamil Pemkot MoU dengan KPK, semoga ini bukan formalitas," jelasnya.
ICW samakan Bandung dengan Nabire soal pelayanan publik
Bandung melalui kepemimpinan baru harus mereformasi sistem birokrasi yang korup.
Rekomendasi