Dirjen Pas: Kami bukan ahli ngurus teroris, narkoba, & koruptor

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) terus mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan. Penyebabnya, kerusuhan yang berakibat kaburnya ratusan narapidana sering kali terjadi di sejumlah Lapas akhir-akhir ini.Plh Dirjen Pemasyarakatan Bambang Krisbanu angkat bicara soal masalah yang dihadapi anak buahnya di lapangan dalam menjaga narapidana dari berbagai latar belakang. Dia mengaku kesulitan dan bukan hal mudah untuk menjaga narapidana teroris di Lapas."Muncul lagi sekarang masalah-masalah yang lebih pelik misalnya teroris. Kami bukan ahlinya ngurus teroris. Tapi ditempatkan dalam Lapas. Kami harus melakukan deradikalisasi. Istilah itu saja baru kedengaran baru kemarin-kemarin. Jadi deradikalisasi itu ada untuk bisa mengubah paham para teroris ini untuk balik kepada paham yang benar," jelas Bambang usai menghadiri rapat tertutup bersama Komisi III DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/8).Menurut dia, seorang ahli agama saja belum tentu bisa melakukan deradikalisasi terhadap terpidana teroris. Sehingga dia berpendapat, jika narapidana teroris tak bisa disamakan dengan napi lainnya."Dan itu bukan hal yang mudah. Ustaz kondang saja enggak bisa mengubah," cetusnya.Selain itu, kata dia, narapidana narkoba juga menjadi salah satu masalah yang muncul di Lapas. Sebab, lanjutnya, Lapas tak memiliki fasilitas rehabilitasi bagi para terpidana narkoba."Masalah narkoba, kami bukan ahlinya untuk terapi dan rehabilitasi sementara pengguna saja sekarang sudah lebih sekitar 15.000. Kami enggak punya dokter, enggak punya klinik, fasilitas enggak punya," keluh dia lagi.Belum lagi, Bambang menambahkan, masalah korupsi yang berdampak pada psikologis yang terjadi di lapangan. "Para koruptor pada umumnya pendidikan rata-rata lebih tinggi, tapi berbeda dengan yang ada di ujung tombak, jadi status sosialnya juga beda. Status ekonomi beda. Jadi itu berpengaruh terhadap petugas kami," pungkasnya.