Auditor BPKP terima duit saat susun SOP audit Kemendiknas

Beberapa auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) disebut-sebut menerima komisi, dalam penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) buat kegiatan audit Pengawasan dan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) pada Januari 2009. Fakta itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif dan pemotongan biaya perjalanan dinas dalam kegiatan audit bersama di Inspektorat Jenderal Kemendiknas. Kesaksian itu meluncur dari lisan saksi Tini Suhartini. Tini menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Inspektorat I Kemendiknas. Menurut Tini, anggaran kegiatan itu lebih dari Rp 319 juta. Dia dengan enteng membeberkan siapa saja pihak penerima komisi itu. Antara lain Inspektur I Kemendiknas, Suharyanto, dan terdakwa mantan Inspektur Jenderal Kemendiknas, Mohammad Sofyan.Saat didesak Hakim Anggota Pangeran Napitupulu apakah ada selain anggota Inspektorat Jenderal Kemendiknas menerima komisi, Tini mengakuinya. "Anggota BPKP terima juga?" tanya Hakim Napitupulu. "Iya pak," jawab Tini saat bersaksi dalam sidang lanjutan Mohammad Sofyan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (11/7)."Wah gimana ini, namanya BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, kok malah terima juga. Mereka tidak tanya waktu itu? Apa mereka tidak curiga?," tanya Hakim Napitupulu. "Tidak pak," jawab Tini tegas.Tini mengatakan, mestinya kegiatan penyusunan SOP itu akan dilakukan di Hotel Grand Jaya, Bogor. Tetapi nyatanya malah dilaksanakan di lantai V Gedung Itjen Kemendiknas.

Dia mengimbuhkan, sisa anggaran kegiatan sebesar lebih dari Rp 200 juta memang dibagi-bagikan kepada para peserta, termasuk beberapa auditor BPKP. Kendati demikian, dia tidak merinci berapa banyak duit diterima tiap auditor itu.