Anggaran Rp 800 M, tapi UN 11 provinsi malah molor

Komisi X DPR mengetuk anggaran untuk pelaksaan Ujian Nasional (UN) sebesar Rp 800 miliar lebih. Namun kenyataannya, penyelenggaraan UN masih saja karut marut.Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati sangat menyesalkan penyelenggaraan UN harus diundur. Menurutnya, kegiatan UN adalah rutinitas dan harusnya tidak ada lagi permasalahan dalam penyelenggaraannya.Dia pun meminta Kemendikbud segera melakukan penyelidikan kenapa jadwal UN di 11 provinsi ini bisa molor. Sebab, dia menilai hal ini dapat mengganggu psikologis para siswa yang semula siap menghadapi UN, tetapi tiba-tiba batal dan diundur."Peristiwa ini kejadian serius yang harus diselidiki, apakah itu kontraktornya, apakah itu saat pengadaannya atau apa pun itu. Akibat keterlambatan ini, ada beban psikologis yang harus ditanggung anak didik yang semulanya dia siap di hari Senin, lalu berubah jadi hari Kamis," kata Reni saat dihubungi wartawan, Selasa (16/4).Politikus asal PPP ini menambahkan, akibat kejadian ini pula, para peserta ujian susulan berpotensi meraih nilai yang lebih besar dari siswa yang menempuh ujian terlebih dahulu. Karena, kata dia, bukan tidak mungkin terjadi kebocoran dalam soal UN."Kemudian, bagi para guru yang tadi saya dengar, nilai ujian peserta yang terlambat akan lebih tinggi karena dengan soal yang sama, bisa saja kebocoran informasi. Maka dari itu, idealnya 11 provinsi yang terlambat itu harus diganti," tegas dia.Namun demikian, dia pun tidak serta merta mempersalahkan pihak kontraktor percetakan yang tidak mampu menyelesaikan dalam tenggat waktu yang telh ditentukan. Karena, lanjut dia, kontraktor tidak berdiri sendiri."Sekarang ketika menteri mengatakan ini kesalahan kontraktor, tidak bisa begitu. Bisa saja kesalahan kontraktor itu karena tidak profesional. Bisa saja penunjukannya tidak akuntable dan transparan, bisa saja pejabat terkaitnya, seperti begitu," tuturnya."Tetapi kalau sekarang, tidak bisa dilakukan seperti itu karena kontraktor ini kan bukan benda yang berdiri sendiri. Ada proses-proses yang sebelumnya sehingga menjadikan kontraktor ini terpilih. Jadi kalau hari ini permasalahan dilimpahkan ke kontraktor, saya tidak setuju," katanya.Terkait dengan anggaran untuk pelaksanaan UN, Reni pun menilai hal itu bukan menjadi masalah. Sebab, DPR telah memberikan Rp 800 miliar lebih untuk penyelenggaraan UN."Menurut saya, ini hanya karena human error lah. (Dana untuk UN) Rp 800 miliar. Persisnya saya lupa. Antara Rp 800-900 miliar. Yang jelas, di atas Rp 600 miliar," tandasnya.